Tabel ini berisi kumpulan peraturan perundang-undangan di bidang kedokteran hewan dan bidang terkait, yang disertai dengan pranala unduhan berupa berkas pdf.

Tips:

  • Gunakan kotak “Search” untuk mencari peraturan dengan kata kunci tertentu.
  • Semua berkas pdf telah dikecilkan agar ukurannya < 10 MB sehingga mudah diakses secara daring, tidak perlu diunduh ke ponsel.
  • Tabel ini diperbarui secara berkala. Pembaruan terakhir: 17 Oktober 2023.
Jenis
Nomor
Tentang
Undang-Undang16 Tahun 1992Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; digantikan oleh UU Nomor 21 Tahun 2019)
Undang-Undang18 Tahun 2009Peternakan dan Kesehatan Hewan (diubah dengan UU Nomor 41 Tahun 2014 dan UU Nomor 11 Tahun 2020)
Undang-Undang41 Tahun 2014Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020)
Undang-Undang21 Tahun 2019Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan
Undang-UndangReformat UU Peternakan dan Kesehatan Hewan
Putusan Mahkamah Konstitusi137/PUU-VII/2009Uji Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
Putusan Mahkamah Konstitusi2/PUU-IX/2011Uji Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
Putusan Mahkamah Konstitusi117/PUU-XIII/2015Uji Materiil Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
Putusan Mahkamah Konstitusi129/PUU-XIII/2015Uji Materiil Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
Peraturan Pemerintah78 Tahun 1992Obat Hewan (dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; digantikan oleh PP Nomor 26 Tahun 2021)
Peraturan Pemerintah82 Tahun 2000Karantina Hewan (dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; digantikan oleh PP Nomor 29 Tahun 2023)
Peraturan Pemerintah21 Tahun 2005Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik
Peraturan Pemerintah48 Tahun 2011Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak
Peraturan Pemerintah41 Tahun 2012Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan
Peraturan Pemerintah95 Tahun 2012Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan
Peraturan Pemerintah47 Tahun 2014Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan
Peraturan Pemerintah4 Tahun 2016Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dalam Hal Tertentu yang berasal dari Negara atau Zona dalam Suatu Negara Asal Pemasukan (diubah dengan PP Nomor 11 Tahun 2022)
Peraturan Pemerintah35 Tahun 2016Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian (Lampiran hanya PNBP Terkait Karantina; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; digantikan oleh PP Nomor 28 Tahun 2023)
Peraturan Pemerintah3 Tahun 2017Otoritas Veteriner
Peraturan Pemerintah30 Tahun 2019Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Pemerintah69 Tahun 2019Pulau Karantina
Peraturan Pemerintah26 Tahun 2021Penyelenggaraan Bidang Pertanian
Peraturan Pemerintah94 Tahun 2021Disiplin Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Pemerintah11 Tahun 2022Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dalam Hal Tertentu yang berasal dari Negara atau Zona dalam Suatu Negara Asal Pemasukan
Peraturan Pemerintah28 Tahun 2023Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian
Peraturan Pemerintah29 Tahun 2023Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan
Instruksi Presiden4 Tahun 2019Peningkatan Kemampuan dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia
Peraturan Presiden44 Tahun 2015Kementerian Pertanian (dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; digantikan oleh Perpres Nomor 117 Tahun 2022)
Peraturan Presiden117 Tahun 2022Kementerian Pertanian
Peraturan Presiden45 Tahun 2023Badan Karantina Indonesia
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan7 Tahun 2022Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru
Peraturan Menteri Pertanian381/Kpts/OT.140/10/2005Pedoman Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan
Peraturan Menteri Pertanian51/Permentan/OT.140/10/2006Pedoman Tata Hubungan Kerja Fungsional Pemeriksaan, Pengamatan, dan Perlakuan Penyakit Hewan Karantina
Peraturan Menteri Pertanian62/Permentan/OT.140/12/2006Pengawasan dan Tindakan Karantina terhadap Pemasukan Bahan Patogen dan/atau Obat Hewan Sediaan Biologik
Peraturan Menteri Pertanian482/Kpts/PD.620/8/2006Pemasukan Ternak Ruminansia dan Produknya dari Negara atau Bagian dari Negara (Zona) Terjangkit Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) ke dalam Wilayah Negara Indonesia
Peraturan Menteri Pertanian44/Permentan/OT.140/5/2007Pedoman Berlaboratorium Veteriner yang Baik (Good Veterinary Laboratory Practice)
Peraturan Menteri Pertanian45/Permentan/PD.660/5/2007Pedoman Klasifikasi Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner
Peraturan Menteri Pertanian64/Permentan/OT.140/9/2007Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan
Peraturan Menteri Pertanian74/Permentan/OT.140/12/2007Pengawasan Obat Hewan
Peraturan Menteri Pertanian75/Permentan/OT.140/12/2007Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan
Peraturan Menteri Pertanian13/Permentan/OT.140/2/2008Persyaratan dan Penetapan Pihak Lain dalam Membantu Tindakan Karantina Hewan
Peraturan Menteri Pertanian22/Permentan/OT.140/4/2008Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian (dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; digantikan oleh Permentan Nomor 47 Tahun 2020)
Peraturan Menteri Pertanian28/Permentan/OT.140/5/2008Pedoman Penataan Kompartemen dan Penataan Zona Usaha Perunggasan
Peraturan Menteri Pertanian2/Permentan/OT.140/1/2010Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner (dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; digantikan oleh Permentan Nomor 3 Tahun 2019)
Peraturan Menteri Pertanian13/Permentan/OT.140/1/2010Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Pelayanan Daging (Meat Cutting Plant)
Peraturan Menteri Pertanian21/Permentan/OT.140/2/2010Pemasukan Hewan Babi dan Produknya ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Peraturan Menteri Pertanian18/Permentan/OT.140/3/2011Pelayanan Dokumen Karantina Pertanian dalam Sistem Elektronik Indonesia National Single Window (INSW)
Peraturan Menteri Pertanian34/Permentan/OT.140/6/2011Pedoman Penyusunan Karya Tulis Ilmiah bagi Pejabat Fungsional Rumpun Ilmu Hayat Lingkup Pertanian
Peraturan Menteri Pertanian35/Permentan/OT.140/7/2011Pengendalian Ternak Ruminansia Betina Produktif
Peraturan Menteri Pertanian50/Permentan/OT.140/9/2011Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (diubah dengan Permentan Nomor 63/Permentan/OT.140/5/2013)
Peraturan Menteri Pertanian51/Permentan/OT.140/9/2011Rekomendasi Persetujuan Pemasukan dan Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak ke dalam dan ke luar Wilayah Negara Republik Indonesia
Peraturan Menteri Pertanian52/Permentan/OT.140/9/2011Rekomendasi Persetujuan Pemasukan dan Pengeluaran Ternak ke dalam dan ke luar Wilayah Negara Republik Indonesia (diubah dengan Permentan Nomor 62/Permentan/OT.140/5/2013, Permentan Nomor 74/Permentan/PD.410/7/2013, dan Permentan Nomor 49/Permentan/PK.440/10/2016)
Peraturan Menteri Pertanian19/Permentan/OT.140/3/2012Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak, dan Sumber Daya Genetik Hewan
Peraturan Menteri Pertanian41/Permentan/OT.140/3/2013Tindakan Karantina Hewan terhadap Pemasukan atau Pengeluaran Sarang Walet ke dan dari dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
Peraturan Menteri Pertanian62/Permentan/OT.140/5/2013Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan dan Pengeluaran Ternak ke dalam dan ke luar Wilayah Negara Republik Indonesia
Peraturan Menteri Pertanian63/Permentan/OT.140/5/2013Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
Peraturan Menteri Pertanian74/Permentan/PD.410/7/2013Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan dan Pengeluaran Ternak ke dalam dan ke luar Wilayah Negara Republik Indonesia
Peraturan Menteri Pertanian112/Permentan/OT.140/10/2013Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Angka Kreditnya
Peraturan Menteri Pertanian113/Permentan/PD.410/10/2013Tindakan Karantina Hewan terhadap Pemasukan Sapi Indukan, Sapi Bakalan, dan Sapi Siap Potong ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
Peraturan Menteri Pertanian37/Permentan/OT.140/3/2014Tindakan Karantina Hewan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Unggas
Peraturan Menteri Pertanian44/Permentan/OT.140/3/2014Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (diubah beberapa kali, terakhir dengan Permentan Nomor 20 Tahun 2019)
Peraturan Menteri Pertanian65/Permentan/PD.410/5/2014Tindakan Karantina Hewan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Hasil Bahan Asal Hewan Konsumsi
Peraturan Menteri Pertanian104/Permentan/OT.140/8/2014Tindakan Karantina Hewan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hewan
Peraturan Menteri Pertanian114/Permentan/PD.410/9/2014Pemotongan Hewan Kurban
Peraturan Menteri Pertanian132/Permentan/OT.140/12/2014Pedoman Uji Kompetensi Pejabat Fungsional Medik Veteriner
Peraturan Menteri Pertanian10/Permentan/OT.140/3/2015Pedoman Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertanian (dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; digantikan oleh Permentan Nomor 31 Tahun 2021)
Peraturan Menteri Pertanian12/Permentan/OT.140/3/2015Tindakan Karantina Hewan dan Tumbuhan terhadap Pemasukan Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina di Tempat Pemeriksaan Karantina (diubah dengan Permentan Nomor 05/Permentan/KR.020/3/2017)
Peraturan Menteri Pertanian23/Permentan/PK.130/4/2015Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan ke dan dari Wilayah Negara Republik Indonesia
Peraturan Menteri Pertanian43/Permentan/OT.010/8/2015Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; digantikan oleh Permentan Nomor 40 Tahun 2020)
Peraturan Menteri Pertanian57/Permentan/PK.110/11/2015Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Tumbuhan ke dan dari Wilayah Negara Republik Indonesia
Peraturan Menteri Pertanian58/Permentan/PK.210/11/2015Pemasukan Karkas, Daging, dan/atau Olahannya ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; aturan terakhir Permentan Nomor 42 Tahun 2019)
Peraturan Menteri Pertanian61/Permentan/PK.320/12/2015Pemberantasan Penyakit Hewan
Peraturan Menteri Pertanian70/Permentan/KR.100/12/2015Instalasi Karantina Hewan
Peraturan Menteri Pertanian11/Permentan/KR.100/3/2016Pelaksanaan Transparansi Perjanjian Sanitary and Phytosanitary (Agreement on Application of Sanitary and Phytosanitary Measures)-World Trade Organization
Peraturan Menteri Pertanian17/Permentan/PK.450/5/2016Pemasukan Daging Tanpa Tulang dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam Suatu Negara Asal Pemasukan
Peraturan Menteri Pertanian34/Permentan/PK.210/7/2016Pemasukan Karkas, Daging, dan/atau Olahannya ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; digantikan oleh Permentan Nomor 42 Tahun 2019)
Peraturan Menteri Pertanian48/Permentan/PK.210/10/2016Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting
Peraturan Menteri Pertanian49/Permentan/PK.440/10/2016Pemasukan Ternak Ruminansia Besar ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; diubah dengan Permentan Nomor 02/Permentan/PK.440/2/2017; digantikan oleh Permentan Nomor 41 Tahun 2019)
Peraturan Menteri Pertanian02/Permentan/PK.440/2/2017Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/PK.440/10/2016 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; digantikan oleh Permentan Nomor 41 Tahun 2019)
Peraturan Menteri Pertanian05/Permentan/KR.020/3/2017Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Tindakan Karantina Hewan dan Tumbuhan terhadap Pemasukan Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina di Tempat Pemeriksaan Karantina
Peraturan Menteri Pertanian08/Permentan/KR.100/3/2017Tata Cara Tindakan Karantina Hewan dan Tumbuhan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa di Pusat Logistik Berikat
Peraturan Menteri Pertanian09/Permentan/OT.110/3/2017Tata Cara Penyesuaian/Inpassing Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Bidang Pertanian
Peraturan Menteri Pertanian14/Permentan/PK.350/5/2017Klasifikasi Obat Hewan
Peraturan Menteri Pertanian17/Permentan/KR.120/5/2017Dokumen Karantina Hewan (dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; diubah dengan Permentan Nomor 34 Tahun 2019; digantikan oleh Permentan Nomor 1 Tahun 2021)
Peraturan Menteri Pertanian27/Permentan/KU.030/8/2017Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas Jasa Tindakan Karantina Hewan dan Tumbuhan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Hewan Organik, Media Pembawa untuk Bantuan Sosial, dan Penolakan atau Pemusnahan
Peraturan Menteri Pertanian35/Permentan/KR.020/9/2017Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (diubah beberapa kali, terakhir dengan Permentan Nomor 20 Tahun 2019)
Peraturan Menteri Pertanian2/Permentan/PK.230/1/2018Pengeluaran Ruminansia Kecil dan Babi dari Wilayah Negara Republik Indonesia
Peraturan Menteri Pertanian9/Permentan/PK.350/3/2018Pemasukan Obat Hewan Khusus ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
Peraturan Menteri Pertanian15/Permentan/KR.100/4/2018Tindakan Karantina Hewan di Luar Tempat Pemasukan dan Pengeluaran
Peraturan Menteri Pertanian28/Permentan/KR.120/6/2018Tindakan Karantina Hewan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Kuda untuk Perlombaan
Peraturan Menteri Pertanian35/Permentan/KR.020/8/2018Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (diubah dengan Permentan Nomor 20 Tahun 2019)
Peraturan Menteri Pertanian3 Tahun 2019Pelayanan Jasa Medik Veteriner
Peraturan Menteri Pertanian8 Tahun 2019Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang
Peraturan Menteri Pertanian12 Tahun 2019Penilaian Kinerja Pegawai Lingkup Kementerian Pertanian
Peraturan Menteri Pertanian13 Tahun 2019Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan ke dan dari Wilayah Negara Republik Indonesia
Peraturan Menteri Pertanian16 Tahun 2019Tindakan Karantina terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa dalam Rangka Perdagangan Perbatasan
Peraturan Menteri Pertanian19 Tahun 2019Pengembangan Ekspor Komoditas Pertanian
Peraturan Menteri Pertanian20 Tahun 2019Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (diubah dengan Permentan Nomor 16 Tahun 2022)
Peraturan Menteri Pertanian34 Tahun 2019Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/Permentan/KR.120/5/2017 tentang Dokumen Karantina Hewan (dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; digantikan oleh Permentan Nomor 1 Tahun 2021)
Peraturan Menteri Pertanian41 Tahun 2019Pemasukan Ternak Ruminansia Besar ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
Peraturan Menteri Pertanian42 Tahun 2019Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya untuk Pangan ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
Peraturan Menteri Pertanian53 Tahun 2019Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Bidang Karantina Pertanian
Peraturan Menteri Pertanian5 Tahun 2020Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Hewan dan Pangan Segar Asal Tumbuhan dari Negara Jepang terhadap Kontaminasi Zat Radioaktif
Peraturan Menteri Pertanian6 Tahun 2020Tata Naskah Dinas Kementerian Pertanian
Peraturan Menteri Pertanian11 Tahun 2020Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan
Peraturan Menteri Pertanian14 Tahun 2020Pendaftaran dan Perizinan Usaha Peternakan
Peraturan Menteri Pertanian24 Tahun 2020Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2020–2024
Peraturan Menteri Pertanian25 Tahun 2020Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina
Peraturan Menteri Pertanian26 Tahun 2020Tindakan Karantina Hewan terhadap Pemasukan atau Pengeluaran Sarang Burung Walet ke dan dari dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Peraturan Menteri Pertanian40 Tahun 2020Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; digantikan oleh Permentan Nomor 19 Tahun 2022)
Peraturan Menteri Pertanian47 Tahun 2020Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Karantina Pertanian (dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; digantikan oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2023)
Peraturan Menteri Pertanian50 Tahun 2020Pengawasan dan Pengendalian Varietas Tanaman Produk Rekayasa Genetik Pertanian yang Beredar di Wilayah Republik Indonesia
Peraturan Menteri Pertanian1 Tahun 2021Dokumen Karantina Hewan dan Dokumen Karantina Tumbuhan
Peraturan Menteri Pertanian8 Tahun 2021Kelompok Substansi dan Subkelompok Substansi pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian
Peraturan Menteri Pertanian16 Tahun 2021Kajian Lapang dan Pengawasan Obat Hewan
Peraturan Menteri Pertanian26 Tahun 2021Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Bidang Karantina Pertanian
Peraturan Menteri Pertanian31 Tahun 2021Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil Lingkup Kementerian Pertanian
Peraturan Menteri Pertanian7 Tahun 2022Penanganan Benturan Kepentingan, Pengendalian Gratifikasi, dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Lingkup Kementerian Pertanian
Peraturan Menteri Pertanian8 Tahun 2022Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Lingkup Kementerian Pertanian
Peraturan Menteri Pertanian16 Tahun 2022Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina
Peraturan Menteri Pertanian17 Tahun 2022Pemasukan Daging Tanpa Tulang Dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam Suatu Negara Asal Pemasukan
Peraturan Menteri Pertanian19 Tahun 2022Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian
Peraturan Menteri Pertanian15 Tahun 2023Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Karantina Pertanian
Peraturan Menteri Pertanian17 Tahun 2023Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Peraturan Menteri Pertanian31 Tahun 2023Pengamatan dan Pengidentifikasian Penyakit Hewan
Peraturan Menteri Pertanian39 Tahun 2023Pelayanan Minimal Zoonosis Prioritas di Wilayah Kabupaten/Kota
Keputusan Menteri Pertanian422/Kpts/LB.720/6/1988Peraturan Karantina Hewan
Keputusan Menteri Pertanian892/Kpts/TN.560/9/1997Pernyataan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Bebas dari Penyakit Anjing Gila (Rabies)
Keputusan Menteri Pertanian828/Kpts/OT.210/10/1998Pedoman Pemberantasan Penyakit Hewan Keluron Menular (Brucellosis) pada Ternak
Keputusan Menteri Pertanian1096/Kpts/TN.120/10/1999Pemasukan Anjing, Kucing, Kera, dan Hewan Sebangsanya ke Wilayah/Daerah Bebas Rabies di Indonesia
Keputusan Menteri Pertanian443/Kpts/TN.540/7/2002Pernyataan Pulau Bali Bebas dari Penyakit Brucellosis
Keputusan Menteri Pertanian444/Kpts/TN.540/7/2002Pernyataan Pulau Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat Bebas dari Penyakit Brucellosis
Keputusan Menteri Pertanian471/Kpts/OT.210/5/2002Pelarangan Penggunaan Tepung Daging, Tepung Tulang, Tepung Darah, Tepung Daging dan Tulang (TDT) dan Bahan Lainnya Asal Ruminansia sebagai Pakan Ternak Ruminansia
Keputusan Menteri Pertanian473/Kpts/TN.150/8/2002Penetapan Pulau Flores dan Pulau Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Kawasan Karantina Penyakit Anjing Gila (Rabies) serta Program Pembebasannya
Keputusan Menteri Pertanian667/Kpts/TN.530/10/2002Pernyataan Negara Indonesia Tetap Bebas dari Penyakit Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE)
Keputusan Menteri Pertanian367/Kpts/PD.640/7/2003Pernyataan Provinsi Papua Bebas dari Penyakit Anthrax
Keputusan Menteri Pertanian566/Kpts/PD.640/10/2004Pernyataan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Banten, dan Jawa Barat Bebas dari Penyakit Anjing Gila (Rabies) (saat ini tinggal Provinsi DKI Jakarta yang tetap berstatus bebas Rabies)
Keputusan Menteri Pertanian568/Kpts/PD.640/10/2004Pernyataan Berjangkitnya Wabah Penyakit Anjing Gila (Rabies) di Pulau Ambon dan Pulau Seram
Keputusan Menteri Pertanian302/Kpts/PD.620/7/2005Pernyataan Berjangkitnya Wabah Penyakit Anjing Gila (Rabies) di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Keputusan Menteri Pertanian303/Kpts/PD.620/7/2005Pernyataan Berjangkitnya Wabah Penyakit Anjing Gila (Rabies) di Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara
Keputusan Menteri Pertanian97/Kpts/PO.660/2/2006Pernyataan Pulau Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat Bebas dari Penyakit Hewan Menular Brucellosis pada Sapi dan Kerbau
Keputusan Menteri Pertanian606/Kpts/OT.160/10/2006Pernyataan Berjangkitnya Wabah Penyakit Sampar Babi (Classical Swine Fever/Hog Cholera) pada Ternak Babi di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
Keputusan Menteri Pertanian02/Kpts/OT.140/1/2007Dokumen dan Sertifikat Karantina Hewan (dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; aturan terakhir Permentan Nomor 1 Tahun 2021)
Keputusan Menteri Pertanian393/Kpts/PD.620/7/2007Pernyataan Berjangkitnya Wabah Penyakit Hewan Menular Influenza pada Unggas (Avian Influenza) di Wilayah Indonesia
Keputusan Menteri Pertanian1637.1/Kpts/PD.640/12/2008Pernyataan Berjangkitnya Wabah Penyakit Anjing Gila (Rabies) di Kabupaten Badung Provinsi Bali
Keputusan Menteri Pertanian1696/Kpts/PD.610/12/2008Penetapan Provinsi Bali sebagai Kawasan Karantina Penyakit Anjing Gila (Rabies) (diubah oleh Kepmentan Nomor 559/Kpts/PK.310/9/2015)
Keputusan Menteri Pertanian2540/Kpts/PD.610/6/2009Pernyataan Pulau Kalimantan Bebas dari Penyakit Hewan Keluron Menular (Brucellosis) pada Sapi dan Kerbau
Keputusan Menteri Pertanian2541/Kpts/PD.610/6/2009Pernyataan Provinsi Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan Kepulauan Riau Bebas dari Penyakit Hewan Keluron Menular (Brucellosis) pada Sapi dan Kerbau
Keputusan Menteri Pertanian3238/Kpts/PD.630/9/2009Penggolongan Jenis-Jenis Hama Penyakit Hewan Karantina, Penggolongan dan Klasifikasi Media Pembawa
Keputusan Menteri Pertanian3600/Kpts/PD.640/10/2009Pernyataan Berjangkitnya Wabah Penyakit Anjing Gila (Rabies) di Kabupaten Garut, Tasikmalaya, Sukabumi, Cianjur, dan Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat serta Kabupaten Lebak Provinsi Banten
Keputusan Menteri Pertanian316/Kpts/PD.630/1/2010Pernyataan Provinsi Kalimantan Barat Bebas dari Penyakit Hewan Menular Influenza pada Unggas (Highly Pathogenic Avian Influenza)
Keputusan Menteri Pertanian1242/Kpts/PD.620/3/2010Pernyataan Berjangkitnya Wabah Penyakit Anjing Gila (Rabies) di Kota Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara
Keputusan Menteri Pertanian5681/Kpts/PD.620/12/2011Pernyataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Lampung Bebas dari Penyakit Brucellosis
Keputusan Menteri Pertanian4026/Kpts/OT.140/4/2013Penetapan Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis (dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; digantikan oleh Kepmentan Nomor 121 Tahun 2023)
Keputusan Menteri Pertanian4435/Kpts/PD.620/7/2013Pernyataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Bebas dari Penyakit Rabies
Keputusan Menteri Pertanian181/Kpts/PD.650/2/2014Pernyataan Provinsi Sumatera Barat Bebas dari Penyakit Hog Cholera (Classical Swine Fever)
Keputusan Menteri Pertanian52/Kpts/PD.630/1/2015Pernyataan Pulau Sumba Provinsi Nusa Tenggara Timur Bebas dari Penyakit Hewan Keluron Menular (Brucellosis) pada Sapi dan Kerbau
Keputusan Menteri Pertanian237/Kpts/PD.650/4/2015237/2015Pernyataan Pulau Madura Provinsi Jawa Timur Bebas dari Penyakit Hewan Keluron Menular (Brucellosis) pada Sapi dan Kerbau
Keputusan Menteri Pertanian238/Kpts/PD.650/4/2015Pernyataan Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat Bebas dari Penyakit Anjing Gila (Rabies)
Keputusan Menteri Pertanian239/Kpts/PD.650/4/2015 Pernyataan Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau Bebas dari Penyakit Anjing Gila (Rabies)
Keputusan Menteri Pertanian240/Kpts/PD.650/4/2015Pernyataan Provinsi Kepulauan Riau Bebas dari Penyakit Anjing Gila (Rabies)
Keputusan Menteri Pertanian241/Kpts/PD.650/4/2015Pernyataan Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu Bebas dari Penyakit Anjing Gila (Rabies)
Keputusan Menteri Pertanian559/Kpts/PK.310/9/2015Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1696/Kpts/PD.610/12/2008 tentang Penetapan Provinsi Bali sebagai Kawasan Karantina Penyakit Anjing Gila (Rabies)
Keputusan Menteri Pertanian86/Kpts/PK.320/1/2016Pernyataan Provinsi Sumatera Utara Bebas dari Penyakit Hewan Keluron Menular (Brucellosis) pada Sapi
Keputusan Menteri Pertanian87/Kpts/PK.320/1/2016Provinsi Maluku Utara Bebas dari Penyakit Avian Influenza pada Unggas
Keputusan Menteri Pertanian362/Kpts/PK.320/5/2016362/2016Provinsi Maluku Bebas dari Penyakit Avian Influenza pada Unggas
Keputusan Menteri Pertanian363/Kpts/PK.320/5/2016Pulau Weh Kota Sabang Provinsi Aceh Bebas dari Penyakit Anjing Gila (Rabies)
Keputusan Menteri Pertanian368/Kpts/PK.320/6/2016Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung Bebas dari Penyakit Anjing Gila (Rabies)
Keputusan Menteri Pertanian37/Kpts/PK.210/1/2017Penutupan Pemasukan Unggas dan Produk Unggas dari Negara Belanda, Jerman, dan Perancis ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (dicabut dan dinyatakan tidak berlaku)
Keputusan Menteri Pertanian38/Kpts/PK.210/1/2017Penutupan Pemasukan Unggas dan Produk Unggas dari Negara Austria, Denmark, Finlandia, Hungaria, Kroasia, Polandia, Romania, Rusia, Swedia, Swiss, dan Ukraina ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
Keputusan Menteri Pertanian167/Kpts/PK.320/3/2017Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa Ceningan, dan Pulau Nusa Lembongan Kabupaten Klungkung Provinsi Bali Bebas dari Penyakit Septicaemia Epizootica/Haemorrhagic Septicaemia pada Sapi Bali
Keputusan Menteri Pertanian316/Kpts/PK.320/5/2017Provinsi Nusa Tenggara Barat Bebas dari Penyakit Anjing Gila (Rabies)(sekarang Pulau Sumbawa berstatus wabah)
Keputusan Menteri Pertanian360/Kpts/KP.010/6/2017Peta Jabatan di Lingkungan Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian (dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; digantikan oleh Kepmentan Nomor 344/Kpts/KP.010/M/6/2021)
Keputusan Menteri Pertanian600/Kpts/PK.320/9/2017Provinsi Papua Bebas dari Penyakit Avian Influenza pada Unggas
Keputusan Menteri Pertanian235/Kpts/PK.320/3/2018Jenis Penyakit Hewan Menular pada Kuda
Keputusan Menteri Pertanian311/Kpts/PK.400/4/2018Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Baturraden sebagai Kompartemen Bebas Dari Penyakit Hewan Keluron Menular (Brucellosis)
Keputusan Menteri Pertanian776/Kpts/P.320/11/2018Pulau Tarakan, Nunukan, dan Sebatik Provinsi Kalimantan Utara Bebas dari Penyakit Anjing Gila (Rabies)
Keputusan Menteri Pertanian783/Kpts/P.320/11/2018Pulau Tabuan Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung Bebas dari Penyakit Anjing Gila (Rabies)
Keputusan Menteri Pertanian117/Kpts/PK.210/M/2/2019Pencabutan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 227/Kpts/PK.210/4/2017 tentang Penutupan Pemasukan Unggas dan Produk Unggas dari Negara Belgia ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
Keputusan Menteri Pertanian118/Kpts/PK.210/M/2/2019Pencabutan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 230/Kpts/PK.210/4/2017 tentang Penutupan Pemasukan Unggas dan Produk Unggas dari Negara Spanyol ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
Keputusan Menteri Pertanian223/Kpts/PK.320/M/3/2019Pernyataan Status Situasi Wabah Penyakit Hewan Rabies di Pulau Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat
Keputusan Menteri Pertanian237/Kpts/PK.400/M/3/2019Penetapan Zoonosis Prioritas
Keputusan Menteri Pertanian380/Kpts/PK.020/M/5/2019Pencabutan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1295/Kpts/PD.620/12/2014 tentang Penutupan Pemasukan Unggas dari Negara Jerman, Belanda, dan Inggris ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
Keputusan Menteri Pertanian381/Kpts/PK.020/M/5/2019Pencabutan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 37/Kpts/PK.210/1/2017 tentang Penutupan Pemasukan Unggas dan Produk Unggas dari Negara Belanda, Jerman, dan Perancis ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
Keputusan Menteri Pertanian384/Kpts/PK.330/M/5/2019Pencabutan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 668/Kpts/PK.330/9/2018 tentang Penutupan Pemasukan Unggas dan Produk Unggas dari Negara Malaysia ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
Keputusan Menteri Pertanian405/Kpts/PK.210/M/5/2019Pencabutan Penutupan Pemasukan Unggas dan Produk Unggas dari Hungaria ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia
Keputusan Menteri Pertanian406/Kpts/PK.210/M/5/2019Pencabutan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 704/Kpts/PK.320/10/2017 tentang Penutupan Pemasukan Unggas dan Produk Unggas dari Negara Filipina ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
Keputusan Menteri Pertanian429/Kpts/PK.320/M/7/2019Provinsi Papua Bebas dari Penyakit Anjing Gila (Rabies)
Keputusan Menteri Pertanian438/Kpts/PK.320/M/7/2019Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh Bebas dari Penyakit Hewan Keluron Menular (Brucellosis) pada Sapi
Keputusan Menteri Pertanian439/Kpts/PK.320/M/7/2019Provinsi Banten Bebas dari Penyakit Hewan Keluron Menular (Brucellosis) pada Sapi
Keputusan Menteri Pertanian820/Kpts/PK.320/M/12/2019Pernyataan Wabah Penyakit Demam Babi Afrika (African Swine Fever) pada Beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara
Keputusan Menteri Pertanian42/Kpts/OT.050/M/1/2020Gugus Tugas (Task Force) Peningkatan Investasi dan Ekspor Produk Pertanian
Keputusan Menteri Pertanian195/Kpts/OT.050/M/3/2020Dokter Hewan Berwenang pada Otoritas Veteriner Kesehatan Hewan dan Otoritas Veteriner Kesehatan Masyarakat Veteriner
Keputusan Menteri Pertanian419/Kpts/KP.010/M/7/2020Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 153/Kpts/KP.010/2/2017 tentang Nama dan Kelas Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pertanian
Keputusan Menteri Pertanian344/Kpts/KP.010/M/6/2021Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Pertanian (Lampiran hanya halaman yang memuat Barantan; diubah dengan Kep Sekjen Kementan Nomor 2895/Kpts/KP.010/A/08/2022)
Keputusan Menteri Pertanian419/Kpts/KP.240/M/07/2021Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Otoritas Veteriner Nasional
Keputusan Menteri Pertanian551.1/Kpts/KP.010/M/9/2021Nama dan Kelas Jabatan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Kementerian Pertanian
Keputusan Menteri Pertanian176/Kpts/KP.550/M/02/2022Pakaian Seragam Lingkup Kementerian Pertanian
Keputusan Menteri Pertanian242/Kpts/PK.320/M/3/2022Penetapan Daerah Wabah Penyakit Kulit Berbenjol (Lumpy Skin Disease) di Provinsi Riau
Keputusan Menteri Pertanian403/Kpts/PK.300/M/05/2022Penetapan Daerah Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (Foot and Mouth Disease) pada Beberapa Kabupaten di Provinsi Jawa Timur (dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; digantikan oleh Kepmentan Nomor 500.1/Kpts/PK.300/M/06/2022)
Keputusan Menteri Pertanian404/Kpts/PK.300/M/05/2022Penetapan Daerah Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (Foot and Mouth Disease) di Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Aceh (dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; digantikan oleh Kepmentan Nomor 500.1/Kpts/PK.300/M/06/2022)
Keputusan Menteri Pertanian405/Kpts/OT.050/M/05/2022Gugus Tugas (Task Force) Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (Foot and Mouth Disease)
Keputusan Menteri Pertanian500.1/Kpts/PK.300/M/06/2022Penetapan Daerah Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (Foot and Mouth Disease) (diubah dengan Kepmentan Nomor 513/Kpts/PK.300/M/07/2022; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; digantikan oleh Kepmentan Nomor 652/Kpts/PK.300/M/08/2022)
Keputusan Menteri Pertanian510/Kpts/PK.300/M/6/2022Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (Foot and Mouth Disease) (diubah dengan Kepmentan Nomor 517/Kpts/PK.300/M/07/2022)
Keputusan Menteri Pertanian513/Kpts/PK.300/M/07/2022Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 500.1/Kpts/PK.300/M/06/2022 tentang Penetapan Daerah Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (Foot and Mouth Disease) (dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; digantikan oleh Kepmentan Nomor 652/Kpts/PK.300/M/08/2022)
Keputusan Menteri Pertanian517/Kpts/PK.300/M/7/2022Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 510/Kpts/PK.300/M/06/2022 tentang Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (Foot and Mouth Disease)
Keputusan Menteri Pertanian518/Kpts/PK.300/M/7/2022Pemberian Kompensasi dan Bantuan dalam Keadaan Tertentu Darurat Penyakit Mulut dan Kuku (Foot and Mouth Disease)
Keputusan Menteri Pertanian559/Kpts/PK.300/M/7/2022Penandaan dan Pendataan Hewan Dalam Rangka Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (Foot and Mouth Disease)
Keputusan Menteri Pertanian560/Kpts/PK.300/M/7/2022Penetapan Laboratorium Veteriner untuk Pemeriksaan dan Pengujian Penyakit Mulut dan Kuku (Foot and Mouth Disease) (dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; digantikan oleh Kepmentan Nomor 740/Kpts/PK.300/M/10/2022)
Keputusan Menteri Pertanian652/Kpts/PK.300/M/08/2022Penetapan Daerah Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (Foot and Mouth Disease)
Keputusan Menteri Pertanian728/Kpts/OT.050/M/09/2022Pengangkatan Pejabat Otoritas Veteriner Kesehatan Hewan
Keputusan Menteri Pertanian729/Kpts/OT.050/M/09/2022Pengangkatan Pejabat Otoritas Veteriner Kesehatan Masyarakat Veteriner
Keputusan Menteri Pertanian730/Kpts/OT.050/M/09/2022Pengangkatan Pejabat Otoritas Veteriner Karantina Hewan
Keputusan Menteri Pertanian738/Kpts/PK.300/M/10/2022Jenis Vaksin Penyakit Mulut dan Kuku (Foot and Mouth Disease)
Keputusan Menteri Pertanian739/Kpts/PK.300/M/10/2022Prosedur Operasional Standar Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (Foot and Mouth Disease)
Keputusan Menteri Pertanian740/Kpts/PK.300/M/10/2022Laboratorium Pemeriksaan dan Pengujian Penyakit Mulut dan Kuku (Foot and Mouth Disease)
Keputusan Menteri Pertanian121/Kpts/PK.320/M/03/2023Penetapan Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis
Keputusan Menteri Pertanian285/Kpts/PK.320/M/06/2023Peta Jalan Pembebasan Penyakit Mulut dan Kuku (Foot and Mouth Disease) di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Keputusan Menteri Pertanian311/Kpts/PK.320/M/06/2023Penetapan Status Situasi Penyakit Hewan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi52 Tahun 2012Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Angka Kreditnya
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi17 Tahun 2018Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi18 Tahun 2018Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi13 Tahun 2019Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi8 Tahun 2021Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi1 Tahun 2023Jabatan Fungsional
Peraturan Menteri Kelautan dan PerikananPER.10/MEN/2012Kewajiban Tambahan Karantina Ikan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan61/PERMEN-KP/2018Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam Appendiks Convention in International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan9/PERMEN-KP/2019Instalasi Karantina Ikan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan38/PERMEN-KP/2019Pengeluaran Media Pembawa Dan/Atau Hasil Perikanan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan92/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan8 Tahun 2022Jenis Komoditas Wajib Periksa Karantina Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan58/KEPMEN-KP/2016Status Area Tidak Bebas Penyakit Ikan Karantina di Wilayah Republik Indonesia
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan51/KEPMEN-KP/2020Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan17 Tahun 2021Penetapan Jenis Penyakit Ikan Karantina, Organisme Penyebab, Golongan, dan Media Pembawa
Peraturan Menteri Perdagangan122 Tahun 2018Ketentuan Ekspor Tumbuhan Alam dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi Undang-Undang dan Termasuk Dalam Daftar CITES (dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; digantikan oleh Permendag Nomor 19 Tahun 2021)
Peraturan Menteri Perdagangan29 Tahun 2019Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan (dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; digantikan oleh Permendag Nomor 19 Tahun 2021 dan Nomor 20 Tahun 2021)
Peraturan Menteri Perdagangan19 Tahun 2021Kebijakan dan Pengaturan Ekspor
Peraturan Menteri Perdagangan20 Tahun 2021Kebijakan dan Pengaturan Impor
Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara17/Permentan/OT.140/3/2013Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Angka Kreditnya
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara30 Tahun 2019Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara43 Tahun 2019Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananP.20/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2018Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananP.92/MenLHK/Setjen/Kum.1/8/2018Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananP.106/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2018Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi
Surat Edaran Menteri AgamaSE.10 Tahun 2022Panduan Penyelenggaraan Salat Hari Raya Idul Adha dan Pelaksanaan Kurban Tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi
Surat Edaran Menteri Pertanian01/SE/PK.300/M/5/2022Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada Ternak
Surat Edaran Menteri Pertanian02/SE/PK.300/M/5/2022Penataan Lalu Lintas Hewan Rentan, Produk Hewan dan Media Pembawa Lainnya di Daerah Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)
Surat Edaran Menteri Pertanian03/SE/PK.300/M/5/2022Pelaksanaan Kurban dan Pemotongan Hewan Dalam Situasi Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (Foot and Mouth Disease)
Surat Menteri Pertanian151/PK.300/M/7/2022Lockdown dan Penyemprotan Disinfektan untuk Mencegah Penularan PMK
Surat Edaran Menteri KesehatanPV.03.01/C/ /2023Kewaspadaan Kejadian Luar Biasa Flu Burung (H5N1) Clade Baru 2.3.4.4b
Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana47 Tahun 2022Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Penyakit Mulut dan Kuku
Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian2895/Kpts/KP.010/A/08/2022Perubahan Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Pertanian (Lampiran hanya halaman yang memuat Barantan)
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian316.a/Kpts/PD.670.320/L/11/2006Petunjuk Teknis Tindakan Karantina Hewan terhadap Media Pembawa HPAI (Highly Pathogenic Avian Influenza)
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian349/Kpts/PD.670.210/L/12/2006Pedoman Persyaratan Teknis Instalasi Karantina Hewan untuk Ruminansia Besar
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian244/Kpts/PD.670.230/L/2007Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dokumen dan Sertifikat Karantina Hewan (dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; aturan terakhir Permentan Nomor 1 Tahun 2021)
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian384.a/Kpts/PD.670.030/L/10/2007Pedoman Penetapan dan Pengelolaan Laboratorium Karantina Hewan
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian436.a/Kpts/PD.670.320/L/11/2007Petunjuk Pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan terhadap Susu dan Produk Olahannya
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian2897.a/Kpts/PD.670.320/L/10/2007Pedoman Pengambilan Sampel dalam rangka Monitoring Hama dan Penyakit Hewan Karantina pada Hewan dan Bahan Asal Hewan serta Hasil Bahan Asal Hewan di Daerah Pemasukan/Pengeluaran dan Daerah Penyebaran Eks Pemasukan
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian2898.a/Kpts/PD.670.320/L/10/2007Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan dan Tindakan Karantina terhadap Bahan Patogen dan/atau Obat Hewan Golongan Sediaan Biologik
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian355.a/Kpts/PD.670.320/L/9/2008Petunjuk Teknis Pemeriksaan dan Pengujian HPHK pada Susu dan Hasil Olahannya
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian369.a/Kpts/PD.670.210/L/10/2008Pedoman Persyaratan Teknis Instalasi Karantina Hewan untuk Reptil dan Amfibi (Herpetofauna)
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian497.a/Kpts/PD.670.210/L/12/2008Pedoman Persyaratan Teknis Instalasi Karantina Hewan (IKH) untuk Obat Hewan Golongan Sediaan Biologik
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian499/Kpts/PD.670.210/L/12/2008Pedoman Persyaratan Teknis Instalasi Karantina Hewan untuk Day Old Chick (DOC)
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian499.a/Kpts/PD.670.210/L/12/2008Pedoman Persyaratan Teknis Instalasi Karantina Hewan untuk Produk Hewan Pangan (Daging, Karkas, dan Jeroan)
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian501/Kpts/PD.670.210/L/12/2008Pedoman Persyaratan Teknis Instalasi Karantina Hewan untuk Satwa Primata
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian513.a/Kpts/OT.210/12/2008Manual Pengujian Residu Hormon pada Pangan Segar Asal Hewan
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian593/Kpts/HK.060/12/2009Pedoman Tindakan Karantina terhadap Reptil
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian67/Kpts/HK.060/1/2010Petunjuk Teknis Pemeriksaan dan Pengujian Primata
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian68/Kpts/HK.060/1/2010Pedoman Pengujian Laboratorium untuk Penyakit Viral
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian151/Kpts/HK.030/3/2010Pedoman Persyaratan Teknis Penetapan Instalasi Karantina Hewan untuk Ruminansia Kecil
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian152/Kpts/HK.030/3/2010Pedoman Pengujian Laboratorium untuk Penyakit Parasitik
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian374/Kpts/KH.210/L/5/2010Petunjuk Teknis Penanganan dan Pemeriksaan Sarang Burung Walet dan Sriti
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian385/Kpts/KP.430/L/5/2010Pedoman Pengujian Laboratorium untuk Penyakit Bakterial
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian392/Kpts/KP.430/L/5/2010Pedoman Penanganan, Pemeriksaan, dan Pengujian terhadap Babi dan Produknya
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian107/Kpts/OT.210/L/1/2011Pedoman Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Instalasi Karantina Produk Hewan untuk Kulit Industri
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian853/Kpts/KH.020/L/5/2011Petunjuk Teknis Tindakan Karantina Hewan terhadap Lalu Lintas Sapi (Impor dan Antar Area)
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian484/Kpts/OT.160/L/4/2012Pedoman Persyaratan dan Tata Cara Penerapan Instalasi Karantina Produk Hewan Sarang Burung Walet dan/atau Sriti
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian1953/Kpts/OT.160/10/2012Kategorisasi Tingkat Risiko Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina serta Keamanan Hayati
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian832/Kpts/OT.140/L/3/2013 Pedoman Persyaratan dan Tindakan Karantina Hewan terhadap Pengeluaran Sarang Walet dari Wilayah Negara Republik Indonesia ke Republik Rakyat China
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian3410/Kpts/KH.210/L/11/2013Petunjuk Teknis Tindakan Karantina terhadap Bahan Asal Hewan untuk Konsumsi (Karkas, Daging, dan/atau Jeroan) (dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; digantikan oleh Kepka Barantan Nomor 1237/Kpts/KR.140/L/8/2016)
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian153/Kpts/KH.010/L/2/2014Pedoman Tindakan Karantina Hewan terhadap Ruminansia sebagai Media Pembawa Antraks
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian395/Kpts/OT.160/L/4/2014Pedoman Pemantauan Karantina terhadap Pengeluaran Sarang Walet ke Negara Republik Rakyat Tiongkok
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian406/Kpts/OT.160/L/4/2014Pedoman Pemanasan Sarang Walet untuk Pengeluaran ke Negara Republik Rakyat Tiongkok
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian416/Kpts/OT.160/L/4/2014Pedoman Pemeriksaan Kandungan Nitrit Sarang Walet untuk Pengeluaran ke Negara Republik Rakyat Tiongkok
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian547/Kpts/OT.210/L/06/2014Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan Lingkup Badan Karantina Pertanian
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian63/Kpts/OT.160/L/1/2015Sertifikat Veteriner (Kesehatan) untuk Pengeluaran Sarang Walet dari dalam Wilayah Negara Republik Indonesia ke Negara Republik Rakyat Tiongkok
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian156/Kpts/KR.120/L/2/2015Petunjuk Teknis Tindakan Karantina Hewan terhadap Benih Hewan
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian1287/Kpts/OT.160/L/10/2015Petunjuk Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Materi Uji Kompetensi Pejabat Fungsional Medik Veteriner Lingkup Badan Karantina Pertanian
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian1288/Kpts/OT.160/L/10/2015Petunjuk Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Materi Uji Kompetensi Pejabat Fungsional Paramedik Veteriner Lingkup Badan Karantina Pertanian
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian87/Kpts/KR.120/L/1/2016Petunjuk Teknis Tindakan Karantina Hewan terhadap Hewan Penular Rabies
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian406/Kpts/KR.150/L/3/2016Petunjuk Teknis Penentuan Lokasi dan Pembangunan Instalasi Karantina Hewan untuk Ruminansia Besar
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian905/Kpts/HK.110/L/6/2016Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Kepolisian Khusus, dan Intelijen Badan Karantina Pertanian
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian1209/Kpts/KR.110/L/8/2016Petunjuk Teknis Analisis Risiko Hama Penyakit Hewan Karantina
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian1237/Kpts/KR.140/L/8/2016Petunjuk Pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan terhadap Pemasukan Karkas, Daging, dan/atau Jeroan ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian1436/Kpts/KU.030/L/10/2016Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari Pelaksanaan Tindakan Karantina
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian1531/Kpts/KR.110/K/10/2016Pedoman Pemantauan Daerah Sebar Hama Penyakit Hewan Karantina Tahun 2017
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian1785/Kpts/OT.210/K/12/2016Pedoman Kerja Kepolisian Khusus Badan Karantina Pertanian
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian177/Kpts/OT.160/K/01/2017Rancang Induk Pengembangan Laboratorium Karantina Hewan, Karantina Tumbuhan, dan Keamanan Hayati Lingkup Badan Karantina Pertanian
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian322/Kpts/OT.160/K/02/2017Pakaian Seragam Dinas, Atribut, dan Tanda Pengenal bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian (dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; digantikan oleh Kepka Barantan Nomor 186/Kpts/OT.210/K/01/2022)
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian485/Kpts/KR.020/KR/03/2017Penetapan Layanan Prioritas Karantina Pertanian dalam Kerangka Indonesia Single Risk Management
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian870/Kpts/OT.050/K/6/2017Daftar Jenis Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina yang Dihapus dari Portal Indonesia National Single Window
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian1770/Kpts/KR.120/K/10/2017Pedoman Pengelolaan dan Alur Penggunaan Dokumen Karantina Hewan
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian1949/Kpts/KR.120/K/11/2017Pedoman Penilaian Layanan Prioritas Karantina Hewan
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian1960/Kpts/KR.120/K/11/2017Pedoman Aplikasi Penetapan Instalasi Karantina Hewan Secara Online
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian1961/Kpts/KR.120/K/11/2017Petunjuk Pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan terhadap Bahan Biologi
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian1962/Kpts/KR.120/K/11/2017Pedoman Deskripsi dan Kategorisasi Risiko Bahan Biologi
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian2088/Kpts/KR.120/K/12/2017Standar Sarana dan Prasarana Tindakan Karantina Hewan di Tempat Pemasukan dan Pengeluaran
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian2205/Kpts/KR.120/K/12/2017Pedoman Tindakan Karantina Hewan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Produk Hewan di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian146/Kpts/KP.120/K/1/2018Pedoman Pemantauan Daerah Sebar Hama Penyakit Hewan Karantina Tahun 2018
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian609/Kpts/KR.120/K/4/2018Pedoman Analisis Risiko Hama Penyakit Hewan Karantina Tahun 2018
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian1107/Kpts/HK.140/K/05/2018Pedoman Tata Cara Penetapan Komisi Ahli Karantina Hewan
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian1332/Kpts/KR.120/K/7/2018Pedoman Tindakan Karantina untuk Perlombaan Internasional Equestrian sesuai dengan Ketentuan EDFZ
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian1834/Kpts/KR.120/K/08/2018Pedoman Tindakan Karantina Tertentu oleh Pihak Lain
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian2159/Kpts/KR.120/K/10/2018Pedoman Tindakan Karantina Hewan terhadap Vektor
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian2464/Kpts/KR.120/K/11/2018Pedoman Monitoring terhadap Bahan Asal Hewan dan Hasil Bahan Asal Hewan (dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; digantikan oleh Kepka Barantan Nomor 8996/Kpts/KR.120/K/12/2022)
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian2471/Kpts/KR.020/K/11/2018Percepatan Layanan Sertifikasi Ekspor Karantina Pertanian
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian2732/Kpts/KR.120/K/12/2018Pedoman Verifikasi terhadap Pemanasan Sarang Walet untuk Pengeluaran ke Negara Republik Rakyat Tiongkok
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian2734/Kpts/KR.020/K/12/2018Pedoman Tindakan Perlakuan dan Pengawasan Pemusnahan Media Pembawa Lain yang Diturunkan dari Pesawat Udara
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian611/Kpts/KR.110/K/03/2019Pedoman Pemantauan Daerah Sebar Hama Penyakit Hewan Karantina Tahun 2019
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian1131/Kpts/HK.160/K.1/04/2019Pedoman Analisis Risiko Hama Penyakit Hewan Karantina Tahun 2019
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian1671/Kpts/OT.050/K/07/2019Kontrol Positif Standar
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian1691/Kpts/KR.020/K/07/2019Pedoman Tindakan Karantina Hewan terhadap Pengeluaran Produk Olahan Susu dari dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian2305/Kpts/HK.120/K/10/2019Pedoman Pengawasan Media Pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina yang Diperdagangkan secara Daring
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian3253/Kpts/KR.120/K/12/2019Pedoman Pengawasan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Jenis Asing Invasif Kelompok Hewan
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian1793/Kpts/OT.210/K/7/2020Tata Cara Penggunaan Pakaian Dinas, Atribut dan Kelengkapannya bagi Pegawai Badan Karantina Pertanian
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian1928/Kpts/KR.020/K/09/2020Penetapan Kepolisian Khusus Karantina
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian5611/Kpts/KR.120/K/12/2020Pedoman Manajemen Biorisiko bagi Pejabat Karantina Hewan
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian900/Kpts/KP.230/K/11/2021Koordinator dan Subkoordinator Kelompok Substansi Lingkup Badan Karantina Pertanian
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian3827/Kpts/KR.120/K/2/2021Pedoman Pemantauan Daerah Sebar Hama Penyakit Hewan Karantina Tahun 2021
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian4555/Kpts/KR.120/K/3/2021Pedoman Tindakan Karantina Hewan terhadap Bahan Pakan dan Pakan Asal Serangga dan Produk Serangga
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian4556/Kpts/KR.120/K/3/2021Pedoman Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Tempat Produksi Bahan Pakan dan Pakan Asal Serangga dan Produk Serangga sebagai Instalasi Karantina Hewan, serta Pemberian Persetujuan Karantina Hewan
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian9240/Kpts/KR.120/K/11/2021Pedoman Pemetaan Kerawanan Perkarantinaan Pertanian
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian9879/Kpts/OT.050/K/12/2021Petunjuk Teknis Penilaian dan Penetapan Angka Kredit bagi Pejabat Fungsional Bidang Karantina Pertanian
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian186/Kpts/OT.210/K/01/2022Tata Cara Penggunaan Pakaian Dinas, Atribut, dan Kelengkapannya bagi Pegawai Badan Karantina Pertanian
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian443/Kpts/HK.140/K/01/2022Pedoman Pemantauan Hama Penyakit Hewan Karantina Tahun 2022
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian1041/Kpts/HK.140/K/2/2022Pedoman Monitoring Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2/Coronavirus Disease-2019 terhadap Hewan di Tempat Pemasukan Karantina di Wilayah Republik Indonesia
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian5949/Kpts/HK.160/K/8/2022Pedoman Pengembangan Laboratorium Lingkup Badan Karantina Pertanian
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian8996/Kpts/KR.120/K/12/2022Pedoman Monitoring terhadap Produk Hewan
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian3929/Kpts/TI.130/K/01/2023Pedoman Layanan Paperless Badan Karantina Pertanian
Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan5429/Kpts/PK.320/F/05/2022Standar Operasional Prosedur Pengendalian dan Penanggulangan Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Indonesia
Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan08048/Kpts/PK.300/F/07/2022Besaran Pemberian Bantuan dalam Keadaan Darurat Penyakit Mulut dan Kuku (Foot and Mouth Disease)
Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan8373/Kpts/HK.160/F/08/2022Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Dalam Keadaan Tertentu Darurat Penyakit Mulut dan Kuku
Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan8387/Kpts/PK.320/F/07/2022Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dan Pengobatan Dalam Rangka Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Tahun Anggaran 2022 (dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; digantikan oleh Kep Dirjen PKH Nomor 10596/Kpts/PK.320/F/09/2022)
Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan9621/Kpts/TI.040/F/09/2022Petunjuk Teknis Kegiatan Penandaan dan Pendataan Hewan Tahun Anggaran 2022
Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan10596/Kpts/PK.320/F/09/2022Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dan Pengobatan Dalam Rangka Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Tahun Anggaran 2022
Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan2617/Kpts/PI.500/F/02/2023Panduan Ekspor Peternakan dan Kesehatan Hewan
Surat Kepala Badan Karantina Pertanian19250/KR.120/K/11/2018Pengendalian Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar
Surat Kepala Badan Karantina PertanianS-5133/KR.120/K/02/2019Peningkatan Kewaspadaan Pemasukan Babi dan Produk Babi (Segar dan Olahan) dari Negara Vietnam, Republik Rakyat Tiongkok, Mongolia, Eropa, dan Afrika
Surat Kepala Badan Karantina PertanianB-7110/KR.110/K/03/2019Peningkatan Kewaspadaan Pemasukan Daging Kerbau dari India
Surat Kepala Badan Karantina PertanianS-9374/KR.110/K/05/2019Peningkatan Kewaspadaan Pemasukan Primata, Roden, dan Marmoset dan Produknya dari Negara Singapura, Afrika, United Kingdom, dan Amerika
Surat Kepala Badan Karantina Pertanian10154/KR.120/K/05/2019Peningkatan Koordinasi Lintas Sektoral
Surat Kepala Badan Karantina PertanianS111190/KR.120/K/06/2019Peningkatan Kewaspadaan Pemasukan Anjing dari Negara Singapura
Surat Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati HewaniB.723/KR.110/K.2/01/2020Pemutakhiran Data Temuan HPHK dan Lalin MP African Swine Fever (ASF) Berkelanjutan
Surat Kepala Badan Karantina PertanianB-3662/KR.110/K.2/03/2020Mitigasi Risiko Virus ASF, CSF, dan SI (Influenza A)
Surat Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati HewaniB-11388/KR.120/K/09/2020Edaran Peningkatan Kewaspadaan Pemasukan Media Pembawa Penyakit African Horse Sickness (AHS) dari Malaysia
Surat Kepala Badan Karantina PertanianB-11389/KR.120/K/09/2020Surat Edaran Pelarangan Pemasukan Unggas dan Produk Unggas Segar dari Taiwan
Surat Kepala Badan Karantina PertanianB-16785/KR.120/K/11/2020Surat Edaran Kewaspadaan Dini terhadap Penyakit Lumpy Skin Disease (LSD)
Surat Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati HewaniB-18085/KR.120/K.2/12/2020Edaran Tindakan Karantina terhadap Domba ke Kalimantan Timur
Surat Kepala Badan Karantina PertanianB-18160/KR.120/K.2/12/2020Surat Edaran Pelarangan Pemasukan Unggas dan Produk Unggas Segar dari Negara Wabah HPAI
Surat Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati HewaniB-3799/KR.010/K.2/02/2021Surat Edaran Kewaspadaan Dini terhadap Penyakit Peste des Petits Ruminants (PPR)
Surat Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati HewaniB-3308/KR.110/K.2/02/2021Surat Edaran Kewaspadaan Dini terhadap Penyakit Nipah
Surat Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati HewaniB-5502/KR.120/K.2/03/2021Surat Edaran Peningkatan Pengawasan Pemasukan Telur Konsumsi
Surat Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati HewaniB-6620/KR.120/K.2/03/2021Edaran Peningkatan Kewaspadaan terhadap Wabah African Swine Fever (ASF) di Negeri Sabah Malaysia
Surat Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati HewaniB.7530/KR.120/K.2/04/2021Surat Edaran Pemasukan dan Pengeluaran Babi dan Produknya ke Provinsi Papua Barat
Surat Kepala Badan Karantina PertanianB.7785/KR.120/K.2/04/2021Kewaspadaan terhadap ASF
Surat Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati HewaniB.9672/KR.120/K.2/05/2021Surat Edaran Pemasukan dan Pengeluaran Babi dan Produknya ke Kabupaten Berau
Surat Kepala Badan Karantina PertanianB.28512/KR.120/K.2/12/2021Tindak Lanjut Surat Edaran Pemasukan dan Pengeluaran Babi dan Produknya ke Provinsi Papua dan Papua Barat
Surat Kepala Badan Karantina PertanianB.28604/KR.120/K/12/2021Persetujuan GACC atas Penambahan Enam Perusahaan Indonesia sebagai Perusahaan Terdaftar di Tiongkok
Surat Kepala Badan Karantina PertanianB.29304/KR.110/K/12/2021Surat Edaran Pelaksanaan Serah Terima Media Pembawa HPHK
Surat Kepala Badan Karantina PertanianB.29305/KR.120/K/12/2021Mitigasi Risiko Pencegahan Penyebaran ASF di Pulau Batam
Surat Kepala Badan Karantina PertanianB.2228/KR.120/K/01/2022Pelarangan Pemasukan Unggas dan Produk Unggas Segar dari Negara Wabah HPAI
Surat Edaran Kepala Badan Karantina Pertanian5076/KR.120/K/02/2022Peningkatan Kewaspadaan terhadap Kejadian Lumpy Skin Disease (LSD)
Surat Kepala Badan Karantina PertanianB-7799/KR.110/K/03/2022Surat Edaran Pemasukan Vaksin Lumpy Skin Disease (LSD) ke Indonesia
Surat Edaran Kepala Badan Karantina Pertanian8675/KR.120/K/04/2022Mitigasi Risiko terhadap Lalu Lintas Media Pembawa Lumpy Skin Disease (LSD)
Surat Edaran Kepala Badan Karantina Pertanian12950/KR.120/K/05/2022Peningkatan Kewaspadaan terhadap Kejadian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) (diubah dengan SE No. 14213/KR.120/K/05/2022)
Surat Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati HewaniB-13266/KR.120/K.2/05/2022Penundaan Pengambilan Sampel Hewan Peka PMK dalam Kegiatan Pemantauan HPHK 2022
Surat Edaran Kepala Badan Karantina Pertanian14213/KR.120/K/05/2022Perubahan Surat Edaran Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 12950/KR.120/K/05/2022 tentang Peningkatan Kewaspadaan terhadap Kejadian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)
Surat Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati HewaniB-16461/KR.110/K.2/06/2022Pemantauan HPHK Tahun 2022
Surat Edaran Kepala Badan Karantina PertanianB-19908/KR.10/K/07/2022Kewaspadaan terhadap Penyakit Cacar Monyet (Monkeypox/MPX)
Surat Kepala Badan Karantina PertanianB-25845/KR.120/K.2/10/2022Himbauan Peningkatan Kewaspadaan terhadap Kejadian Lumpy Skin Disease (LSD)
Surat Edaran Kepala Badan Karantina Pertanian28659/KR.120/K/11/2022Kewaspadaan terhadap Kejadian Lumpy Skin Disease (LSD) di Beberapa Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Tengah
Surat Edaran Kepala Badan Karantina Pertanian28663/KR.120/K/11/2022Tindakan Karantina Hewan dan Pengawasan Lalu Lintas Sapi/Kerbau Berbasis Penandaan dan Pendataan Ternak
Surat Edaran Kepala Badan Karantina Pertanian5816/KR.120/K/02/2023Kewaspadaan terhadap Lalu Lintas Unggas dan Produk Unggas Segar dari Daerah/Negara Kasus/Wabah HPAI Subtype H5N1 Clade 2.3.4.4.b dan Clade 2.3.2.1.c
Surat Edaran Kepala Badan Karantina Pertanian9488/KR.120/K/04/2023Peningkatan Kewaspadaan terhadap Peste des Petits Ruminants (PPR)
Surat Edaran Kepala Badan Karantina Pertanian16250/KR.120/K/07/2023Mitigasi Risiko Penyakit African Swine Fever (ASF) dan Classical Swine Fever (CSF)
Surat Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan02005/PK.210/F/03/2017Peningkatan Pengawasan Peredaran Daging Kerbau Beku Tanpa Tulang Asal Negara India
Surat Edaran Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan9874/SE/PK.420/F/09/2018Peningkatan Pengawasan terhadap Peredaran/Perdagangan Daging Anjing
Surat Direktur Kesehatan Hewan10004/PK.320/F4/02/2021Surat Edaran Peningkatan Kewaspadaan terhadap Peste des Petits Ruminants dari Thailand
Surat Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan23012/PK.230/F/04/2021Peningkatan Kewaspadaan Penyakit African Swine Fever (ASF)
Surat Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan06005/PK.310/F/05/2022Peningkatan Kewaspadaan terhadap Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)
Surat Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan06006/PK.310/F/05/2022Tindak Lanjut Hasil Pengujian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Provinsi Jawa Timur dan Aceh
Surat Edaran Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan05254/SE/PK.300/F/05/2022Petunjuk Teknis Pengamatan dan Pengidentifikasian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)
Surat Edaran Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan10712/SE/PK.300/F/10/2022Percepatan Kegiatan Penandaan dan Pendataan Ternak
Surat Edaran Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan16183/PK.320/F/01/2023Surat Edaran Peningkatan Kewaspadaan terhadap HPAI (Highly Pathogenic Avian Influenza) subtipe H5N1 clade 2.3.4.4
Surat Edaran Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan1971/SE/PK.430/F/02/2023Prosedur Pemotongan Bersyarat di Rumah Potong Hewan Ruminansia pada Hewan Tertular Penyakit Kulit Berbenjol (Lumpy Skin Disease)
Surat Edaran Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan24093/PW.020/F/03/2023Surat Edaran Peningkatan Kewaspadaan terhadap Peste des Petit Ruminants (PPR)
Surat Edaran Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan5412/SE/PK/430/F/05/2023Pelaksanaan Kurban dan Pemotongan Hewan dalam Pencegahan Penyebaran Penyakit Kulit Berbenjol (Lumpy Skin Disease/LSD) dan Kewaspadaan terhadap Penyakit Peste des Petits Ruminants (PPR)
Surat Edaran Kepala Badan Karantina Indonesia417/KR.110/K/10/2023Mitigasi Risiko Penyakit Virus Nipah
Surat Direktur Konservasi Keanekaragaman HayatiS.608/KKH/MJ/KSA.2/9/2020Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Jenis Babi Hutan (Sus scrofa vittatus)
Surat Edaran Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan EkosistemSE.4/KSDAE/KKH/KSA.2/7/2021Peningkatan Kewaspadaan Penularan Covid pada Manusia dan Satwa Liar di Lembaga Konservasi Umum, Lembaga Konservasi Khusus, Penangkaran, dan Tempat Transit Lainnya
Keputusan Gubernur Provinsi Papua158 Tahun 2004Pemasukan Unggas dan Produknya ke Provinsi Papua
Peraturan Gubernur Bali44 Tahun 2005Penutupan Sementara Pemasukan dan Transit Unggas beserta Produknya dari luar Pulau Bali
Peraturan Daerah Provinsi Papua4 Tahun 2006Larangan Pemasukan Hewan Penular Rabies ke Wilayah Provinsi Papua
Peraturan Gubernur Provinsi Papua Barat25 Tahun 2015Larangan Pemasukan Anjing, Kucing, Kera, dan Hewan Sebangsanya ke Wilayah Provinsi Papua Barat
Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur160/Kep/HK/2018Daftar Perusahaan Pemasuk Day-Old Chick (DOC), Daging/Karkas Ayam Beku, Daging/Karkas Itik Beku, Daging Itik Olahan, Telur dan Daging Ayam Olahan, Telur Ayam Ras Segar, Telur Burung Puyuh Segar, Daging Sapi Olahan, Daging Babi Olahan, serta Ternak Babi Potong dan Bibit ke Provinsi Nusa Tenggara Timur
Instruksi Gubernur Kalimantan Tengah180.17/76/DTPHP Tahun 2021Pelarangan Sementara Pemasukan/Pengeluaran Ternak Babi Bibit/Potong, Produk Babi (Segar/Olahan) maupun Hasil Ikutan Lainnya ke dalam Provinsi Kalimantan Tengah maupun keluar dari Provinsi Kalimantan Tengah
Surat Gubernur Riau524/Disnakkeswan/525 Tahun 2022Tindak Lanjut Hasil Pengujian Lumpy Skin Disease (LSD) di Kabupaten Indragiri Hulu dan Pelawan
Surat Gubernur Riau524/Disnakkeswan/641 Tahun 2022Tindak Lanjut Wabah Lumpy Skin Disease (LSD) di Provinsi Riau
Keputusan Ketua Komite Kebijakan Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional2 Tahun 2022Susunan Keanggotaan dan Struktur Organisasi Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku
Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku1 Tahun 2022Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Daerah
Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku2 Tahun 2022Protokol Kesehatan Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku
Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku3 Tahun 2022Pengendalian Lalu Lintas Hewan dan Produk Hewan Rentan Penyakit Mulut dan Kuku Berbasis Kewilayahan
Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku3 Tahun 2022 (Addendum 1)Pengendalian Lalu Lintas Hewan dan Produk Hewan Rentan Penyakit Mulut dan Kuku Berbasis Kewilayahan
Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku3 Tahun 2022 (Addendum 2)Pengendalian Lalu Lintas Hewan dan Produk Hewan Rentan Penyakit Mulut dan Kuku Berbasis Kewilayahan
Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku4 Tahun 2022Pengendalian Lalu Lintas Hewan Rentan Penyakit Mulut dan Kuku dan Produk Hewan Rentan Penyakit Mulut dan Kuku Berbasis Zonasi
Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku5 Tahun 2022Pengendalian Lalu Lintas Hewan Rentan Penyakit Mulut dan Kuku dan Produk Hewan Rentan Penyakit Mulut dan Kuku Berbasis Kewilayahan
Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku6 Tahun 2022Pengendalian Lalu Lintas Hewan Rentan Penyakit Mulut dan Kuku dan Produk Hewan Rentan Penyakit Mulut dan Kuku Berbasis Kewilayahan
Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku7 Tahun 2022Pengendalian Lalu Lintas Hewan Rentan Penyakit Mulut dan Kuku dan Produk Hewan Rentan Penyakit Mulut dan Kuku Berbasis Kewilayahan
Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku8 Tahun 2022Pengendalian Lalu Lintas Hewan Rentan Penyakit Mulut dan Kuku dan Produk Hewan Rentan Penyakit Mulut dan Kuku Berbasis Kewilayahan
Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku1 Tahun 2023Pengendalian Lalu Lintas Hewan Rentan Penyakit Mulut dan Kuku dan Produk Hewan Rentan Penyakit Mulut dan Kuku Berbasis Kewilayahan
Fatwa Majelis Ulama Indonesia32 Tahun 2022Hukum dan Panduan Pelaksanaan Ibadah Kurban Saat Kondisi Wabah Penyakit Mulut dan Kuku

.