Undang-Undang | 16 Tahun 1992 | Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; digantikan oleh UU Nomor 21 Tahun 2019) |
Undang-Undang | 18 Tahun 2009 | Peternakan dan Kesehatan Hewan (diubah dengan UU Nomor 41 Tahun 2014 dan UU Nomor 11 Tahun 2020) |
Undang-Undang | 41 Tahun 2014 | Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020) |
Undang-Undang | 21 Tahun 2019 | Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan |
Undang-Undang | — | Reformat UU Peternakan dan Kesehatan Hewan |
Putusan Mahkamah Konstitusi | 137/PUU-VII/2009 | Uji Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan |
Putusan Mahkamah Konstitusi | 2/PUU-IX/2011 | Uji Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan |
Putusan Mahkamah Konstitusi | 117/PUU-XIII/2015 | Uji Materiil Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan |
Putusan Mahkamah Konstitusi | 129/PUU-XIII/2015 | Uji Materiil Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan |
Peraturan Pemerintah | 78 Tahun 1992 | Obat Hewan (dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; digantikan oleh PP Nomor 26 Tahun 2021) |
Peraturan Pemerintah | 82 Tahun 2000 | Karantina Hewan (dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; digantikan oleh PP Nomor 29 Tahun 2023) |
Peraturan Pemerintah | 21 Tahun 2005 | Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik |
Peraturan Pemerintah | 48 Tahun 2011 | Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak |
Peraturan Pemerintah | 41 Tahun 2012 | Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan |
Peraturan Pemerintah | 95 Tahun 2012 | Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan |
Peraturan Pemerintah | 47 Tahun 2014 | Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan |
Peraturan Pemerintah | 4 Tahun 2016 | Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dalam Hal Tertentu yang berasal dari Negara atau Zona dalam Suatu Negara Asal Pemasukan (diubah dengan PP Nomor 11 Tahun 2022) |
Peraturan Pemerintah | 35 Tahun 2016 | Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian (Lampiran hanya PNBP Terkait Karantina; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; digantikan oleh PP Nomor 28 Tahun 2023) |
Peraturan Pemerintah | 3 Tahun 2017 | Otoritas Veteriner |
Peraturan Pemerintah | 30 Tahun 2019 | Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil |
Peraturan Pemerintah | 69 Tahun 2019 | Pulau Karantina |
Peraturan Pemerintah | 26 Tahun 2021 | Penyelenggaraan Bidang Pertanian |
Peraturan Pemerintah | 94 Tahun 2021 | Disiplin Pegawai Negeri Sipil |
Peraturan Pemerintah | 11 Tahun 2022 | Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dalam Hal Tertentu yang berasal dari Negara atau Zona dalam Suatu Negara Asal Pemasukan |
Peraturan Pemerintah | 28 Tahun 2023 | Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian |
Peraturan Pemerintah | 29 Tahun 2023 | Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan |
Instruksi Presiden | 4 Tahun 2019 | Peningkatan Kemampuan dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia |
Peraturan Presiden | 44 Tahun 2015 | Kementerian Pertanian (dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; digantikan oleh Perpres Nomor 117 Tahun 2022) |
Peraturan Presiden | 117 Tahun 2022 | Kementerian Pertanian |
Peraturan Presiden | 45 Tahun 2023 | Badan Karantina Indonesia |
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | 7 Tahun 2022 | Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru |
Peraturan Menteri Pertanian | 381/Kpts/OT.140/10/2005 | Pedoman Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan |
Peraturan Menteri Pertanian | 51/Permentan/OT.140/10/2006 | Pedoman Tata Hubungan Kerja Fungsional Pemeriksaan, Pengamatan, dan Perlakuan Penyakit Hewan Karantina |
Peraturan Menteri Pertanian | 62/Permentan/OT.140/12/2006 | Pengawasan dan Tindakan Karantina terhadap Pemasukan Bahan Patogen dan/atau Obat Hewan Sediaan Biologik |
Peraturan Menteri Pertanian | 482/Kpts/PD.620/8/2006 | Pemasukan Ternak Ruminansia dan Produknya dari Negara atau Bagian dari Negara (Zona) Terjangkit Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) ke dalam Wilayah Negara Indonesia |
Peraturan Menteri Pertanian | 44/Permentan/OT.140/5/2007 | Pedoman Berlaboratorium Veteriner yang Baik (Good Veterinary Laboratory Practice) |
Peraturan Menteri Pertanian | 45/Permentan/PD.660/5/2007 | Pedoman Klasifikasi Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner |
Peraturan Menteri Pertanian | 64/Permentan/OT.140/9/2007 | Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan |
Peraturan Menteri Pertanian | 74/Permentan/OT.140/12/2007 | Pengawasan Obat Hewan |
Peraturan Menteri Pertanian | 75/Permentan/OT.140/12/2007 | Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan |
Peraturan Menteri Pertanian | 13/Permentan/OT.140/2/2008 | Persyaratan dan Penetapan Pihak Lain dalam Membantu Tindakan Karantina Hewan |
Peraturan Menteri Pertanian | 22/Permentan/OT.140/4/2008 | Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian (dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; digantikan oleh Permentan Nomor 47 Tahun 2020) |
Peraturan Menteri Pertanian | 28/Permentan/OT.140/5/2008 | Pedoman Penataan Kompartemen dan Penataan Zona Usaha Perunggasan |
Peraturan Menteri Pertanian | 2/Permentan/OT.140/1/2010 | Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner (dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; digantikan oleh Permentan Nomor 3 Tahun 2019) |
Peraturan Menteri Pertanian | 13/Permentan/OT.140/1/2010 | Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Pelayanan Daging (Meat Cutting Plant) |
Peraturan Menteri Pertanian | 21/Permentan/OT.140/2/2010 | Pemasukan Hewan Babi dan Produknya ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia |
Peraturan Menteri Pertanian | 18/Permentan/OT.140/3/2011 | Pelayanan Dokumen Karantina Pertanian dalam Sistem Elektronik Indonesia National Single Window (INSW) |
Peraturan Menteri Pertanian | 34/Permentan/OT.140/6/2011 | Pedoman Penyusunan Karya Tulis Ilmiah bagi Pejabat Fungsional Rumpun Ilmu Hayat Lingkup Pertanian |
Peraturan Menteri Pertanian | 35/Permentan/OT.140/7/2011 | Pengendalian Ternak Ruminansia Betina Produktif |
Peraturan Menteri Pertanian | 50/Permentan/OT.140/9/2011 | Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (diubah dengan Permentan Nomor 63/Permentan/OT.140/5/2013) |
Peraturan Menteri Pertanian | 51/Permentan/OT.140/9/2011 | Rekomendasi Persetujuan Pemasukan dan Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak ke dalam dan ke luar Wilayah Negara Republik Indonesia |
Peraturan Menteri Pertanian | 52/Permentan/OT.140/9/2011 | Rekomendasi Persetujuan Pemasukan dan Pengeluaran Ternak ke dalam dan ke luar Wilayah Negara Republik Indonesia (diubah dengan Permentan Nomor 62/Permentan/OT.140/5/2013, Permentan Nomor 74/Permentan/PD.410/7/2013, dan Permentan Nomor 49/Permentan/PK.440/10/2016) |
Peraturan Menteri Pertanian | 19/Permentan/OT.140/3/2012 | Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak, dan Sumber Daya Genetik Hewan |
Peraturan Menteri Pertanian | 41/Permentan/OT.140/3/2013 | Tindakan Karantina Hewan terhadap Pemasukan atau Pengeluaran Sarang Walet ke dan dari dalam Wilayah Negara Republik Indonesia |
Peraturan Menteri Pertanian | 62/Permentan/OT.140/5/2013 | Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan dan Pengeluaran Ternak ke dalam dan ke luar Wilayah Negara Republik Indonesia |
Peraturan Menteri Pertanian | 63/Permentan/OT.140/5/2013 | Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia |
Peraturan Menteri Pertanian | 74/Permentan/PD.410/7/2013 | Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan dan Pengeluaran Ternak ke dalam dan ke luar Wilayah Negara Republik Indonesia |
Peraturan Menteri Pertanian | 112/Permentan/OT.140/10/2013 | Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Angka Kreditnya |
Peraturan Menteri Pertanian | 113/Permentan/PD.410/10/2013 | Tindakan Karantina Hewan terhadap Pemasukan Sapi Indukan, Sapi Bakalan, dan Sapi Siap Potong ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia |
Peraturan Menteri Pertanian | 37/Permentan/OT.140/3/2014 | Tindakan Karantina Hewan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Unggas |
Peraturan Menteri Pertanian | 44/Permentan/OT.140/3/2014 | Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (diubah beberapa kali, terakhir dengan Permentan Nomor 20 Tahun 2019) |
Peraturan Menteri Pertanian | 65/Permentan/PD.410/5/2014 | Tindakan Karantina Hewan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Hasil Bahan Asal Hewan Konsumsi |
Peraturan Menteri Pertanian | 104/Permentan/OT.140/8/2014 | Tindakan Karantina Hewan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hewan |
Peraturan Menteri Pertanian | 114/Permentan/PD.410/9/2014 | Pemotongan Hewan Kurban |
Peraturan Menteri Pertanian | 132/Permentan/OT.140/12/2014 | Pedoman Uji Kompetensi Pejabat Fungsional Medik Veteriner |
Peraturan Menteri Pertanian | 10/Permentan/OT.140/3/2015 | Pedoman Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertanian (dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; digantikan oleh Permentan Nomor 31 Tahun 2021) |
Peraturan Menteri Pertanian | 12/Permentan/OT.140/3/2015 | Tindakan Karantina Hewan dan Tumbuhan terhadap Pemasukan Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina di Tempat Pemeriksaan Karantina (diubah dengan Permentan Nomor 05/Permentan/KR.020/3/2017) |
Peraturan Menteri Pertanian | 23/Permentan/PK.130/4/2015 | Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan ke dan dari Wilayah Negara Republik Indonesia |
Peraturan Menteri Pertanian | 43/Permentan/OT.010/8/2015 | Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; digantikan oleh Permentan Nomor 40 Tahun 2020) |
Peraturan Menteri Pertanian | 57/Permentan/PK.110/11/2015 | Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Tumbuhan ke dan dari Wilayah Negara Republik Indonesia |
Peraturan Menteri Pertanian | 58/Permentan/PK.210/11/2015 | Pemasukan Karkas, Daging, dan/atau Olahannya ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; aturan terakhir Permentan Nomor 42 Tahun 2019) |
Peraturan Menteri Pertanian | 61/Permentan/PK.320/12/2015 | Pemberantasan Penyakit Hewan |
Peraturan Menteri Pertanian | 70/Permentan/KR.100/12/2015 | Instalasi Karantina Hewan |
Peraturan Menteri Pertanian | 11/Permentan/KR.100/3/2016 | Pelaksanaan Transparansi Perjanjian Sanitary and Phytosanitary (Agreement on Application of Sanitary and Phytosanitary Measures)-World Trade Organization |
Peraturan Menteri Pertanian | 17/Permentan/PK.450/5/2016 | Pemasukan Daging Tanpa Tulang dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam Suatu Negara Asal Pemasukan |
Peraturan Menteri Pertanian | 34/Permentan/PK.210/7/2016 | Pemasukan Karkas, Daging, dan/atau Olahannya ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; digantikan oleh Permentan Nomor 42 Tahun 2019) |
Peraturan Menteri Pertanian | 48/Permentan/PK.210/10/2016 | Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting |
Peraturan Menteri Pertanian | 49/Permentan/PK.440/10/2016 | Pemasukan Ternak Ruminansia Besar ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; diubah dengan Permentan Nomor 02/Permentan/PK.440/2/2017; digantikan oleh Permentan Nomor 41 Tahun 2019) |
Peraturan Menteri Pertanian | 02/Permentan/PK.440/2/2017 | Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/PK.440/10/2016 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; digantikan oleh Permentan Nomor 41 Tahun 2019) |
Peraturan Menteri Pertanian | 05/Permentan/KR.020/3/2017 | Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Tindakan Karantina Hewan dan Tumbuhan terhadap Pemasukan Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina di Tempat Pemeriksaan Karantina |
Peraturan Menteri Pertanian | 08/Permentan/KR.100/3/2017 | Tata Cara Tindakan Karantina Hewan dan Tumbuhan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa di Pusat Logistik Berikat |
Peraturan Menteri Pertanian | 09/Permentan/OT.110/3/2017 | Tata Cara Penyesuaian/Inpassing Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Bidang Pertanian |
Peraturan Menteri Pertanian | 14/Permentan/PK.350/5/2017 | Klasifikasi Obat Hewan |
Peraturan Menteri Pertanian | 17/Permentan/KR.120/5/2017 | Dokumen Karantina Hewan (dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; diubah dengan Permentan Nomor 34 Tahun 2019; digantikan oleh Permentan Nomor 1 Tahun 2021) |
Peraturan Menteri Pertanian | 27/Permentan/KU.030/8/2017 | Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas Jasa Tindakan Karantina Hewan dan Tumbuhan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Hewan Organik, Media Pembawa untuk Bantuan Sosial, dan Penolakan atau Pemusnahan |
Peraturan Menteri Pertanian | 35/Permentan/KR.020/9/2017 | Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (diubah beberapa kali, terakhir dengan Permentan Nomor 20 Tahun 2019) |
Peraturan Menteri Pertanian | 2/Permentan/PK.230/1/2018 | Pengeluaran Ruminansia Kecil dan Babi dari Wilayah Negara Republik Indonesia |
Peraturan Menteri Pertanian | 9/Permentan/PK.350/3/2018 | Pemasukan Obat Hewan Khusus ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia |
Peraturan Menteri Pertanian | 15/Permentan/KR.100/4/2018 | Tindakan Karantina Hewan di Luar Tempat Pemasukan dan Pengeluaran |
Peraturan Menteri Pertanian | 28/Permentan/KR.120/6/2018 | Tindakan Karantina Hewan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Kuda untuk Perlombaan |
Peraturan Menteri Pertanian | 35/Permentan/KR.020/8/2018 | Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (diubah dengan Permentan Nomor 20 Tahun 2019) |
Peraturan Menteri Pertanian | 3 Tahun 2019 | Pelayanan Jasa Medik Veteriner |
Peraturan Menteri Pertanian | 8 Tahun 2019 | Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang |
Peraturan Menteri Pertanian | 12 Tahun 2019 | Penilaian Kinerja Pegawai Lingkup Kementerian Pertanian |
Peraturan Menteri Pertanian | 13 Tahun 2019 | Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan ke dan dari Wilayah Negara Republik Indonesia |
Peraturan Menteri Pertanian | 16 Tahun 2019 | Tindakan Karantina terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa dalam Rangka Perdagangan Perbatasan |
Peraturan Menteri Pertanian | 19 Tahun 2019 | Pengembangan Ekspor Komoditas Pertanian |
Peraturan Menteri Pertanian | 20 Tahun 2019 | Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (diubah dengan Permentan Nomor 16 Tahun 2022) |
Peraturan Menteri Pertanian | 34 Tahun 2019 | Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/Permentan/KR.120/5/2017 tentang Dokumen Karantina Hewan (dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; digantikan oleh Permentan Nomor 1 Tahun 2021) |
Peraturan Menteri Pertanian | 41 Tahun 2019 | Pemasukan Ternak Ruminansia Besar ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia |
Peraturan Menteri Pertanian | 42 Tahun 2019 | Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya untuk Pangan ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia |
Peraturan Menteri Pertanian | 53 Tahun 2019 | Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Bidang Karantina Pertanian |
Peraturan Menteri Pertanian | 5 Tahun 2020 | Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Hewan dan Pangan Segar Asal Tumbuhan dari Negara Jepang terhadap Kontaminasi Zat Radioaktif |
Peraturan Menteri Pertanian | 6 Tahun 2020 | Tata Naskah Dinas Kementerian Pertanian |
Peraturan Menteri Pertanian | 11 Tahun 2020 | Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan |
Peraturan Menteri Pertanian | 14 Tahun 2020 | Pendaftaran dan Perizinan Usaha Peternakan |
Peraturan Menteri Pertanian | 24 Tahun 2020 | Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2020–2024 |
Peraturan Menteri Pertanian | 25 Tahun 2020 | Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina |
Peraturan Menteri Pertanian | 26 Tahun 2020 | Tindakan Karantina Hewan terhadap Pemasukan atau Pengeluaran Sarang Burung Walet ke dan dari dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia |
Peraturan Menteri Pertanian | 40 Tahun 2020 | Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; digantikan oleh Permentan Nomor 19 Tahun 2022) |
Peraturan Menteri Pertanian | 47 Tahun 2020 | Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Karantina Pertanian (dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; digantikan oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2023) |
Peraturan Menteri Pertanian | 50 Tahun 2020 | Pengawasan dan Pengendalian Varietas Tanaman Produk Rekayasa Genetik Pertanian yang Beredar di Wilayah Republik Indonesia |
Peraturan Menteri Pertanian | 1 Tahun 2021 | Dokumen Karantina Hewan dan Dokumen Karantina Tumbuhan |
Peraturan Menteri Pertanian | 8 Tahun 2021 | Kelompok Substansi dan Subkelompok Substansi pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian |
Peraturan Menteri Pertanian | 16 Tahun 2021 | Kajian Lapang dan Pengawasan Obat Hewan |
Peraturan Menteri Pertanian | 26 Tahun 2021 | Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Bidang Karantina Pertanian |
Peraturan Menteri Pertanian | 31 Tahun 2021 | Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil Lingkup Kementerian Pertanian |
Peraturan Menteri Pertanian | 7 Tahun 2022 | Penanganan Benturan Kepentingan, Pengendalian Gratifikasi, dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Lingkup Kementerian Pertanian |
Peraturan Menteri Pertanian | 8 Tahun 2022 | Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Lingkup Kementerian Pertanian |
Peraturan Menteri Pertanian | 16 Tahun 2022 | Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina |
Peraturan Menteri Pertanian | 17 Tahun 2022 | Pemasukan Daging Tanpa Tulang Dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam Suatu Negara Asal Pemasukan |
Peraturan Menteri Pertanian | 19 Tahun 2022 | Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian |
Peraturan Menteri Pertanian | 15 Tahun 2023 | Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Karantina Pertanian |
Peraturan Menteri Pertanian | 17 Tahun 2023 | Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia |
Peraturan Menteri Pertanian | 31 Tahun 2023 | Pengamatan dan Pengidentifikasian Penyakit Hewan |
Peraturan Menteri Pertanian | 39 Tahun 2023 | Pelayanan Minimal Zoonosis Prioritas di Wilayah Kabupaten/Kota |
Keputusan Menteri Pertanian | 422/Kpts/LB.720/6/1988 | Peraturan Karantina Hewan |
Keputusan Menteri Pertanian | 892/Kpts/TN.560/9/1997 | Pernyataan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Bebas dari Penyakit Anjing Gila (Rabies) |
Keputusan Menteri Pertanian | 828/Kpts/OT.210/10/1998 | Pedoman Pemberantasan Penyakit Hewan Keluron Menular (Brucellosis) pada Ternak |
Keputusan Menteri Pertanian | 1096/Kpts/TN.120/10/1999 | Pemasukan Anjing, Kucing, Kera, dan Hewan Sebangsanya ke Wilayah/Daerah Bebas Rabies di Indonesia |
Keputusan Menteri Pertanian | 443/Kpts/TN.540/7/2002 | Pernyataan Pulau Bali Bebas dari Penyakit Brucellosis |
Keputusan Menteri Pertanian | 444/Kpts/TN.540/7/2002 | Pernyataan Pulau Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat Bebas dari Penyakit Brucellosis |
Keputusan Menteri Pertanian | 471/Kpts/OT.210/5/2002 | Pelarangan Penggunaan Tepung Daging, Tepung Tulang, Tepung Darah, Tepung Daging dan Tulang (TDT) dan Bahan Lainnya Asal Ruminansia sebagai Pakan Ternak Ruminansia |
Keputusan Menteri Pertanian | 473/Kpts/TN.150/8/2002 | Penetapan Pulau Flores dan Pulau Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Kawasan Karantina Penyakit Anjing Gila (Rabies) serta Program Pembebasannya |
Keputusan Menteri Pertanian | 667/Kpts/TN.530/10/2002 | Pernyataan Negara Indonesia Tetap Bebas dari Penyakit Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) |
Keputusan Menteri Pertanian | 367/Kpts/PD.640/7/2003 | Pernyataan Provinsi Papua Bebas dari Penyakit Anthrax |
Keputusan Menteri Pertanian | 566/Kpts/PD.640/10/2004 | Pernyataan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Banten, dan Jawa Barat Bebas dari Penyakit Anjing Gila (Rabies) (saat ini tinggal Provinsi DKI Jakarta yang tetap berstatus bebas Rabies) |
Keputusan Menteri Pertanian | 568/Kpts/PD.640/10/2004 | Pernyataan Berjangkitnya Wabah Penyakit Anjing Gila (Rabies) di Pulau Ambon dan Pulau Seram |
Keputusan Menteri Pertanian | 302/Kpts/PD.620/7/2005 | Pernyataan Berjangkitnya Wabah Penyakit Anjing Gila (Rabies) di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat |
Keputusan Menteri Pertanian | 303/Kpts/PD.620/7/2005 | Pernyataan Berjangkitnya Wabah Penyakit Anjing Gila (Rabies) di Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara |
Keputusan Menteri Pertanian | 97/Kpts/PO.660/2/2006 | Pernyataan Pulau Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat Bebas dari Penyakit Hewan Menular Brucellosis pada Sapi dan Kerbau |
Keputusan Menteri Pertanian | 606/Kpts/OT.160/10/2006 | Pernyataan Berjangkitnya Wabah Penyakit Sampar Babi (Classical Swine Fever/Hog Cholera) pada Ternak Babi di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat |
Keputusan Menteri Pertanian | 02/Kpts/OT.140/1/2007 | Dokumen dan Sertifikat Karantina Hewan (dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; aturan terakhir Permentan Nomor 1 Tahun 2021) |
Keputusan Menteri Pertanian | 393/Kpts/PD.620/7/2007 | Pernyataan Berjangkitnya Wabah Penyakit Hewan Menular Influenza pada Unggas (Avian Influenza) di Wilayah Indonesia |
Keputusan Menteri Pertanian | 1637.1/Kpts/PD.640/12/2008 | Pernyataan Berjangkitnya Wabah Penyakit Anjing Gila (Rabies) di Kabupaten Badung Provinsi Bali |
Keputusan Menteri Pertanian | 1696/Kpts/PD.610/12/2008 | Penetapan Provinsi Bali sebagai Kawasan Karantina Penyakit Anjing Gila (Rabies) (diubah oleh Kepmentan Nomor 559/Kpts/PK.310/9/2015) |
Keputusan Menteri Pertanian | 2540/Kpts/PD.610/6/2009 | Pernyataan Pulau Kalimantan Bebas dari Penyakit Hewan Keluron Menular (Brucellosis) pada Sapi dan Kerbau |
Keputusan Menteri Pertanian | 2541/Kpts/PD.610/6/2009 | Pernyataan Provinsi Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan Kepulauan Riau Bebas dari Penyakit Hewan Keluron Menular (Brucellosis) pada Sapi dan Kerbau |
Keputusan Menteri Pertanian | 3238/Kpts/PD.630/9/2009 | Penggolongan Jenis-Jenis Hama Penyakit Hewan Karantina, Penggolongan dan Klasifikasi Media Pembawa |
Keputusan Menteri Pertanian | 3600/Kpts/PD.640/10/2009 | Pernyataan Berjangkitnya Wabah Penyakit Anjing Gila (Rabies) di Kabupaten Garut, Tasikmalaya, Sukabumi, Cianjur, dan Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat serta Kabupaten Lebak Provinsi Banten |
Keputusan Menteri Pertanian | 316/Kpts/PD.630/1/2010 | Pernyataan Provinsi Kalimantan Barat Bebas dari Penyakit Hewan Menular Influenza pada Unggas (Highly Pathogenic Avian Influenza) |
Keputusan Menteri Pertanian | 1242/Kpts/PD.620/3/2010 | Pernyataan Berjangkitnya Wabah Penyakit Anjing Gila (Rabies) di Kota Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara |
Keputusan Menteri Pertanian | 5681/Kpts/PD.620/12/2011 | Pernyataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Lampung Bebas dari Penyakit Brucellosis |
Keputusan Menteri Pertanian | 4026/Kpts/OT.140/4/2013 | Penetapan Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis (dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; digantikan oleh Kepmentan Nomor 121 Tahun 2023) |
Keputusan Menteri Pertanian | 4435/Kpts/PD.620/7/2013 | Pernyataan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Bebas dari Penyakit Rabies |
Keputusan Menteri Pertanian | 181/Kpts/PD.650/2/2014 | Pernyataan Provinsi Sumatera Barat Bebas dari Penyakit Hog Cholera (Classical Swine Fever) |
Keputusan Menteri Pertanian | 52/Kpts/PD.630/1/2015 | Pernyataan Pulau Sumba Provinsi Nusa Tenggara Timur Bebas dari Penyakit Hewan Keluron Menular (Brucellosis) pada Sapi dan Kerbau |
Keputusan Menteri Pertanian | 237/Kpts/PD.650/4/2015237/2015 | Pernyataan Pulau Madura Provinsi Jawa Timur Bebas dari Penyakit Hewan Keluron Menular (Brucellosis) pada Sapi dan Kerbau |
Keputusan Menteri Pertanian | 238/Kpts/PD.650/4/2015 | Pernyataan Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat Bebas dari Penyakit Anjing Gila (Rabies) |
Keputusan Menteri Pertanian | 239/Kpts/PD.650/4/2015 | Pernyataan Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau Bebas dari Penyakit Anjing Gila (Rabies) |
Keputusan Menteri Pertanian | 240/Kpts/PD.650/4/2015 | Pernyataan Provinsi Kepulauan Riau Bebas dari Penyakit Anjing Gila (Rabies) |
Keputusan Menteri Pertanian | 241/Kpts/PD.650/4/2015 | Pernyataan Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu Bebas dari Penyakit Anjing Gila (Rabies) |
Keputusan Menteri Pertanian | 559/Kpts/PK.310/9/2015 | Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1696/Kpts/PD.610/12/2008 tentang Penetapan Provinsi Bali sebagai Kawasan Karantina Penyakit Anjing Gila (Rabies) |
Keputusan Menteri Pertanian | 86/Kpts/PK.320/1/2016 | Pernyataan Provinsi Sumatera Utara Bebas dari Penyakit Hewan Keluron Menular (Brucellosis) pada Sapi |
Keputusan Menteri Pertanian | 87/Kpts/PK.320/1/2016 | Provinsi Maluku Utara Bebas dari Penyakit Avian Influenza pada Unggas |
Keputusan Menteri Pertanian | 362/Kpts/PK.320/5/2016362/2016 | Provinsi Maluku Bebas dari Penyakit Avian Influenza pada Unggas |
Keputusan Menteri Pertanian | 363/Kpts/PK.320/5/2016 | Pulau Weh Kota Sabang Provinsi Aceh Bebas dari Penyakit Anjing Gila (Rabies) |
Keputusan Menteri Pertanian | 368/Kpts/PK.320/6/2016 | Pulau Pisang Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung Bebas dari Penyakit Anjing Gila (Rabies) |
Keputusan Menteri Pertanian | 37/Kpts/PK.210/1/2017 | Penutupan Pemasukan Unggas dan Produk Unggas dari Negara Belanda, Jerman, dan Perancis ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (dicabut dan dinyatakan tidak berlaku) |
Keputusan Menteri Pertanian | 38/Kpts/PK.210/1/2017 | Penutupan Pemasukan Unggas dan Produk Unggas dari Negara Austria, Denmark, Finlandia, Hungaria, Kroasia, Polandia, Romania, Rusia, Swedia, Swiss, dan Ukraina ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia |
Keputusan Menteri Pertanian | 167/Kpts/PK.320/3/2017 | Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa Ceningan, dan Pulau Nusa Lembongan Kabupaten Klungkung Provinsi Bali Bebas dari Penyakit Septicaemia Epizootica/Haemorrhagic Septicaemia pada Sapi Bali |
Keputusan Menteri Pertanian | 316/Kpts/PK.320/5/2017 | Provinsi Nusa Tenggara Barat Bebas dari Penyakit Anjing Gila (Rabies)(sekarang Pulau Sumbawa berstatus wabah) |
Keputusan Menteri Pertanian | 360/Kpts/KP.010/6/2017 | Peta Jabatan di Lingkungan Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian (dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; digantikan oleh Kepmentan Nomor 344/Kpts/KP.010/M/6/2021) |
Keputusan Menteri Pertanian | 600/Kpts/PK.320/9/2017 | Provinsi Papua Bebas dari Penyakit Avian Influenza pada Unggas |
Keputusan Menteri Pertanian | 235/Kpts/PK.320/3/2018 | Jenis Penyakit Hewan Menular pada Kuda |
Keputusan Menteri Pertanian | 311/Kpts/PK.400/4/2018 | Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Baturraden sebagai Kompartemen Bebas Dari Penyakit Hewan Keluron Menular (Brucellosis) |
Keputusan Menteri Pertanian | 776/Kpts/P.320/11/2018 | Pulau Tarakan, Nunukan, dan Sebatik Provinsi Kalimantan Utara Bebas dari Penyakit Anjing Gila (Rabies) |
Keputusan Menteri Pertanian | 783/Kpts/P.320/11/2018 | Pulau Tabuan Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung Bebas dari Penyakit Anjing Gila (Rabies) |
Keputusan Menteri Pertanian | 117/Kpts/PK.210/M/2/2019 | Pencabutan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 227/Kpts/PK.210/4/2017 tentang Penutupan Pemasukan Unggas dan Produk Unggas dari Negara Belgia ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia |
Keputusan Menteri Pertanian | 118/Kpts/PK.210/M/2/2019 | Pencabutan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 230/Kpts/PK.210/4/2017 tentang Penutupan Pemasukan Unggas dan Produk Unggas dari Negara Spanyol ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia |
Keputusan Menteri Pertanian | 223/Kpts/PK.320/M/3/2019 | Pernyataan Status Situasi Wabah Penyakit Hewan Rabies di Pulau Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat |
Keputusan Menteri Pertanian | 237/Kpts/PK.400/M/3/2019 | Penetapan Zoonosis Prioritas |
Keputusan Menteri Pertanian | 380/Kpts/PK.020/M/5/2019 | Pencabutan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1295/Kpts/PD.620/12/2014 tentang Penutupan Pemasukan Unggas dari Negara Jerman, Belanda, dan Inggris ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia |
Keputusan Menteri Pertanian | 381/Kpts/PK.020/M/5/2019 | Pencabutan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 37/Kpts/PK.210/1/2017 tentang Penutupan Pemasukan Unggas dan Produk Unggas dari Negara Belanda, Jerman, dan Perancis ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia |
Keputusan Menteri Pertanian | 384/Kpts/PK.330/M/5/2019 | Pencabutan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 668/Kpts/PK.330/9/2018 tentang Penutupan Pemasukan Unggas dan Produk Unggas dari Negara Malaysia ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia |
Keputusan Menteri Pertanian | 405/Kpts/PK.210/M/5/2019 | Pencabutan Penutupan Pemasukan Unggas dan Produk Unggas dari Hungaria ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia |
Keputusan Menteri Pertanian | 406/Kpts/PK.210/M/5/2019 | Pencabutan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 704/Kpts/PK.320/10/2017 tentang Penutupan Pemasukan Unggas dan Produk Unggas dari Negara Filipina ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia |
Keputusan Menteri Pertanian | 429/Kpts/PK.320/M/7/2019 | Provinsi Papua Bebas dari Penyakit Anjing Gila (Rabies) |
Keputusan Menteri Pertanian | 438/Kpts/PK.320/M/7/2019 | Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh Bebas dari Penyakit Hewan Keluron Menular (Brucellosis) pada Sapi |
Keputusan Menteri Pertanian | 439/Kpts/PK.320/M/7/2019 | Provinsi Banten Bebas dari Penyakit Hewan Keluron Menular (Brucellosis) pada Sapi |
Keputusan Menteri Pertanian | 820/Kpts/PK.320/M/12/2019 | Pernyataan Wabah Penyakit Demam Babi Afrika (African Swine Fever) pada Beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara |
Keputusan Menteri Pertanian | 42/Kpts/OT.050/M/1/2020 | Gugus Tugas (Task Force) Peningkatan Investasi dan Ekspor Produk Pertanian |
Keputusan Menteri Pertanian | 195/Kpts/OT.050/M/3/2020 | Dokter Hewan Berwenang pada Otoritas Veteriner Kesehatan Hewan dan Otoritas Veteriner Kesehatan Masyarakat Veteriner |
Keputusan Menteri Pertanian | 419/Kpts/KP.010/M/7/2020 | Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 153/Kpts/KP.010/2/2017 tentang Nama dan Kelas Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pertanian |
Keputusan Menteri Pertanian | 344/Kpts/KP.010/M/6/2021 | Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Pertanian (Lampiran hanya halaman yang memuat Barantan; diubah dengan Kep Sekjen Kementan Nomor 2895/Kpts/KP.010/A/08/2022) |
Keputusan Menteri Pertanian | 419/Kpts/KP.240/M/07/2021 | Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Otoritas Veteriner Nasional |
Keputusan Menteri Pertanian | 551.1/Kpts/KP.010/M/9/2021 | Nama dan Kelas Jabatan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Kementerian Pertanian |
Keputusan Menteri Pertanian | 176/Kpts/KP.550/M/02/2022 | Pakaian Seragam Lingkup Kementerian Pertanian |
Keputusan Menteri Pertanian | 242/Kpts/PK.320/M/3/2022 | Penetapan Daerah Wabah Penyakit Kulit Berbenjol (Lumpy Skin Disease) di Provinsi Riau |
Keputusan Menteri Pertanian | 403/Kpts/PK.300/M/05/2022 | Penetapan Daerah Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (Foot and Mouth Disease) pada Beberapa Kabupaten di Provinsi Jawa Timur (dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; digantikan oleh Kepmentan Nomor 500.1/Kpts/PK.300/M/06/2022) |
Keputusan Menteri Pertanian | 404/Kpts/PK.300/M/05/2022 | Penetapan Daerah Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (Foot and Mouth Disease) di Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Aceh (dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; digantikan oleh Kepmentan Nomor 500.1/Kpts/PK.300/M/06/2022) |
Keputusan Menteri Pertanian | 405/Kpts/OT.050/M/05/2022 | Gugus Tugas (Task Force) Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (Foot and Mouth Disease) |
Keputusan Menteri Pertanian | 500.1/Kpts/PK.300/M/06/2022 | Penetapan Daerah Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (Foot and Mouth Disease) (diubah dengan Kepmentan Nomor 513/Kpts/PK.300/M/07/2022; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; digantikan oleh Kepmentan Nomor 652/Kpts/PK.300/M/08/2022) |
Keputusan Menteri Pertanian | 510/Kpts/PK.300/M/6/2022 | Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (Foot and Mouth Disease) (diubah dengan Kepmentan Nomor 517/Kpts/PK.300/M/07/2022) |
Keputusan Menteri Pertanian | 513/Kpts/PK.300/M/07/2022 | Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 500.1/Kpts/PK.300/M/06/2022 tentang Penetapan Daerah Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (Foot and Mouth Disease) (dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; digantikan oleh Kepmentan Nomor 652/Kpts/PK.300/M/08/2022) |
Keputusan Menteri Pertanian | 517/Kpts/PK.300/M/7/2022 | Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 510/Kpts/PK.300/M/06/2022 tentang Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (Foot and Mouth Disease) |
Keputusan Menteri Pertanian | 518/Kpts/PK.300/M/7/2022 | Pemberian Kompensasi dan Bantuan dalam Keadaan Tertentu Darurat Penyakit Mulut dan Kuku (Foot and Mouth Disease) |
Keputusan Menteri Pertanian | 559/Kpts/PK.300/M/7/2022 | Penandaan dan Pendataan Hewan Dalam Rangka Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (Foot and Mouth Disease) |
Keputusan Menteri Pertanian | 560/Kpts/PK.300/M/7/2022 | Penetapan Laboratorium Veteriner untuk Pemeriksaan dan Pengujian Penyakit Mulut dan Kuku (Foot and Mouth Disease) (dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; digantikan oleh Kepmentan Nomor 740/Kpts/PK.300/M/10/2022) |
Keputusan Menteri Pertanian | 652/Kpts/PK.300/M/08/2022 | Penetapan Daerah Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (Foot and Mouth Disease) |
Keputusan Menteri Pertanian | 728/Kpts/OT.050/M/09/2022 | Pengangkatan Pejabat Otoritas Veteriner Kesehatan Hewan |
Keputusan Menteri Pertanian | 729/Kpts/OT.050/M/09/2022 | Pengangkatan Pejabat Otoritas Veteriner Kesehatan Masyarakat Veteriner |
Keputusan Menteri Pertanian | 730/Kpts/OT.050/M/09/2022 | Pengangkatan Pejabat Otoritas Veteriner Karantina Hewan |
Keputusan Menteri Pertanian | 738/Kpts/PK.300/M/10/2022 | Jenis Vaksin Penyakit Mulut dan Kuku (Foot and Mouth Disease) |
Keputusan Menteri Pertanian | 739/Kpts/PK.300/M/10/2022 | Prosedur Operasional Standar Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (Foot and Mouth Disease) |
Keputusan Menteri Pertanian | 740/Kpts/PK.300/M/10/2022 | Laboratorium Pemeriksaan dan Pengujian Penyakit Mulut dan Kuku (Foot and Mouth Disease) |
Keputusan Menteri Pertanian | 121/Kpts/PK.320/M/03/2023 | Penetapan Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis |
Keputusan Menteri Pertanian | 285/Kpts/PK.320/M/06/2023 | Peta Jalan Pembebasan Penyakit Mulut dan Kuku (Foot and Mouth Disease) di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia |
Keputusan Menteri Pertanian | 311/Kpts/PK.320/M/06/2023 | Penetapan Status Situasi Penyakit Hewan |
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | 52 Tahun 2012 | Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Angka Kreditnya |
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | 17 Tahun 2018 | Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina |
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | 18 Tahun 2018 | Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan |
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | 13 Tahun 2019 | Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil |
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | 8 Tahun 2021 | Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil |
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | 1 Tahun 2023 | Jabatan Fungsional |
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan | PER.10/MEN/2012 | Kewajiban Tambahan Karantina Ikan |
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan | 61/PERMEN-KP/2018 | Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam Appendiks Convention in International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora |
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan | 9/PERMEN-KP/2019 | Instalasi Karantina Ikan |
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan | 38/PERMEN-KP/2019 | Pengeluaran Media Pembawa Dan/Atau Hasil Perikanan |
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan | 92/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 | Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan |
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan | 8 Tahun 2022 | Jenis Komoditas Wajib Periksa Karantina Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan |
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan | 58/KEPMEN-KP/2016 | Status Area Tidak Bebas Penyakit Ikan Karantina di Wilayah Republik Indonesia |
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan | 51/KEPMEN-KP/2020 | Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina |
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan | 17 Tahun 2021 | Penetapan Jenis Penyakit Ikan Karantina, Organisme Penyebab, Golongan, dan Media Pembawa |
Peraturan Menteri Perdagangan | 122 Tahun 2018 | Ketentuan Ekspor Tumbuhan Alam dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi Undang-Undang dan Termasuk Dalam Daftar CITES (dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; digantikan oleh Permendag Nomor 19 Tahun 2021) |
Peraturan Menteri Perdagangan | 29 Tahun 2019 | Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan (dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; digantikan oleh Permendag Nomor 19 Tahun 2021 dan Nomor 20 Tahun 2021) |
Peraturan Menteri Perdagangan | 19 Tahun 2021 | Kebijakan dan Pengaturan Ekspor |
Peraturan Menteri Perdagangan | 20 Tahun 2021 | Kebijakan dan Pengaturan Impor |
Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara | 17/Permentan/OT.140/3/2013 | Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Angka Kreditnya |
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara | 30 Tahun 2019 | Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina |
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara | 43 Tahun 2019 | Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan |
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan | P.20/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2018 | Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi |
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan | P.92/MenLHK/Setjen/Kum.1/8/2018 | Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi |
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan | P.106/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2018 | Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi |
Surat Edaran Menteri Agama | SE.10 Tahun 2022 | Panduan Penyelenggaraan Salat Hari Raya Idul Adha dan Pelaksanaan Kurban Tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi |
Surat Edaran Menteri Pertanian | 01/SE/PK.300/M/5/2022 | Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada Ternak |
Surat Edaran Menteri Pertanian | 02/SE/PK.300/M/5/2022 | Penataan Lalu Lintas Hewan Rentan, Produk Hewan dan Media Pembawa Lainnya di Daerah Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) |
Surat Edaran Menteri Pertanian | 03/SE/PK.300/M/5/2022 | Pelaksanaan Kurban dan Pemotongan Hewan Dalam Situasi Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (Foot and Mouth Disease) |
Surat Menteri Pertanian | 151/PK.300/M/7/2022 | Lockdown dan Penyemprotan Disinfektan untuk Mencegah Penularan PMK |
Surat Edaran Menteri Kesehatan | PV.03.01/C/ /2023 | Kewaspadaan Kejadian Luar Biasa Flu Burung (H5N1) Clade Baru 2.3.4.4b |
Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana | 47 Tahun 2022 | Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Penyakit Mulut dan Kuku |
Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian | 2895/Kpts/KP.010/A/08/2022 | Perubahan Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Pertanian (Lampiran hanya halaman yang memuat Barantan) |
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian | 316.a/Kpts/PD.670.320/L/11/2006 | Petunjuk Teknis Tindakan Karantina Hewan terhadap Media Pembawa HPAI (Highly Pathogenic Avian Influenza) |
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian | 349/Kpts/PD.670.210/L/12/2006 | Pedoman Persyaratan Teknis Instalasi Karantina Hewan untuk Ruminansia Besar |
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian | 244/Kpts/PD.670.230/L/2007 | Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dokumen dan Sertifikat Karantina Hewan (dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; aturan terakhir Permentan Nomor 1 Tahun 2021) |
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian | 384.a/Kpts/PD.670.030/L/10/2007 | Pedoman Penetapan dan Pengelolaan Laboratorium Karantina Hewan |
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian | 436.a/Kpts/PD.670.320/L/11/2007 | Petunjuk Pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan terhadap Susu dan Produk Olahannya |
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian | 2897.a/Kpts/PD.670.320/L/10/2007 | Pedoman Pengambilan Sampel dalam rangka Monitoring Hama dan Penyakit Hewan Karantina pada Hewan dan Bahan Asal Hewan serta Hasil Bahan Asal Hewan di Daerah Pemasukan/Pengeluaran dan Daerah Penyebaran Eks Pemasukan |
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian | 2898.a/Kpts/PD.670.320/L/10/2007 | Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan dan Tindakan Karantina terhadap Bahan Patogen dan/atau Obat Hewan Golongan Sediaan Biologik |
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian | 355.a/Kpts/PD.670.320/L/9/2008 | Petunjuk Teknis Pemeriksaan dan Pengujian HPHK pada Susu dan Hasil Olahannya |
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian | 369.a/Kpts/PD.670.210/L/10/2008 | Pedoman Persyaratan Teknis Instalasi Karantina Hewan untuk Reptil dan Amfibi (Herpetofauna) |
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian | 497.a/Kpts/PD.670.210/L/12/2008 | Pedoman Persyaratan Teknis Instalasi Karantina Hewan (IKH) untuk Obat Hewan Golongan Sediaan Biologik |
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian | 499/Kpts/PD.670.210/L/12/2008 | Pedoman Persyaratan Teknis Instalasi Karantina Hewan untuk Day Old Chick (DOC) |
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian | 499.a/Kpts/PD.670.210/L/12/2008 | Pedoman Persyaratan Teknis Instalasi Karantina Hewan untuk Produk Hewan Pangan (Daging, Karkas, dan Jeroan) |
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian | 501/Kpts/PD.670.210/L/12/2008 | Pedoman Persyaratan Teknis Instalasi Karantina Hewan untuk Satwa Primata |
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian | 513.a/Kpts/OT.210/12/2008 | Manual Pengujian Residu Hormon pada Pangan Segar Asal Hewan |
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian | 593/Kpts/HK.060/12/2009 | Pedoman Tindakan Karantina terhadap Reptil |
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian | 67/Kpts/HK.060/1/2010 | Petunjuk Teknis Pemeriksaan dan Pengujian Primata |
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian | 68/Kpts/HK.060/1/2010 | Pedoman Pengujian Laboratorium untuk Penyakit Viral |
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian | 151/Kpts/HK.030/3/2010 | Pedoman Persyaratan Teknis Penetapan Instalasi Karantina Hewan untuk Ruminansia Kecil |
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian | 152/Kpts/HK.030/3/2010 | Pedoman Pengujian Laboratorium untuk Penyakit Parasitik |
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian | 374/Kpts/KH.210/L/5/2010 | Petunjuk Teknis Penanganan dan Pemeriksaan Sarang Burung Walet dan Sriti |
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian | 385/Kpts/KP.430/L/5/2010 | Pedoman Pengujian Laboratorium untuk Penyakit Bakterial |
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian | 392/Kpts/KP.430/L/5/2010 | Pedoman Penanganan, Pemeriksaan, dan Pengujian terhadap Babi dan Produknya |
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian | 107/Kpts/OT.210/L/1/2011 | Pedoman Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Instalasi Karantina Produk Hewan untuk Kulit Industri |
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian | 853/Kpts/KH.020/L/5/2011 | Petunjuk Teknis Tindakan Karantina Hewan terhadap Lalu Lintas Sapi (Impor dan Antar Area) |
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian | 484/Kpts/OT.160/L/4/2012 | Pedoman Persyaratan dan Tata Cara Penerapan Instalasi Karantina Produk Hewan Sarang Burung Walet dan/atau Sriti |
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian | 1953/Kpts/OT.160/10/2012 | Kategorisasi Tingkat Risiko Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina serta Keamanan Hayati |
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian | 832/Kpts/OT.140/L/3/2013 | Pedoman Persyaratan dan Tindakan Karantina Hewan terhadap Pengeluaran Sarang Walet dari Wilayah Negara Republik Indonesia ke Republik Rakyat China |
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian | 3410/Kpts/KH.210/L/11/2013 | Petunjuk Teknis Tindakan Karantina terhadap Bahan Asal Hewan untuk Konsumsi (Karkas, Daging, dan/atau Jeroan) (dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; digantikan oleh Kepka Barantan Nomor 1237/Kpts/KR.140/L/8/2016) |
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian | 153/Kpts/KH.010/L/2/2014 | Pedoman Tindakan Karantina Hewan terhadap Ruminansia sebagai Media Pembawa Antraks |
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian | 395/Kpts/OT.160/L/4/2014 | Pedoman Pemantauan Karantina terhadap Pengeluaran Sarang Walet ke Negara Republik Rakyat Tiongkok |
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian | 406/Kpts/OT.160/L/4/2014 | Pedoman Pemanasan Sarang Walet untuk Pengeluaran ke Negara Republik Rakyat Tiongkok |
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian | 416/Kpts/OT.160/L/4/2014 | Pedoman Pemeriksaan Kandungan Nitrit Sarang Walet untuk Pengeluaran ke Negara Republik Rakyat Tiongkok |
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian | 547/Kpts/OT.210/L/06/2014 | Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan Lingkup Badan Karantina Pertanian |
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian | 63/Kpts/OT.160/L/1/2015 | Sertifikat Veteriner (Kesehatan) untuk Pengeluaran Sarang Walet dari dalam Wilayah Negara Republik Indonesia ke Negara Republik Rakyat Tiongkok |
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian | 156/Kpts/KR.120/L/2/2015 | Petunjuk Teknis Tindakan Karantina Hewan terhadap Benih Hewan |
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian | 1287/Kpts/OT.160/L/10/2015 | Petunjuk Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Materi Uji Kompetensi Pejabat Fungsional Medik Veteriner Lingkup Badan Karantina Pertanian |
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian | 1288/Kpts/OT.160/L/10/2015 | Petunjuk Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Materi Uji Kompetensi Pejabat Fungsional Paramedik Veteriner Lingkup Badan Karantina Pertanian |
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian | 87/Kpts/KR.120/L/1/2016 | Petunjuk Teknis Tindakan Karantina Hewan terhadap Hewan Penular Rabies |
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian | 406/Kpts/KR.150/L/3/2016 | Petunjuk Teknis Penentuan Lokasi dan Pembangunan Instalasi Karantina Hewan untuk Ruminansia Besar |
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian | 905/Kpts/HK.110/L/6/2016 | Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Kepolisian Khusus, dan Intelijen Badan Karantina Pertanian |
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian | 1209/Kpts/KR.110/L/8/2016 | Petunjuk Teknis Analisis Risiko Hama Penyakit Hewan Karantina |
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian | 1237/Kpts/KR.140/L/8/2016 | Petunjuk Pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan terhadap Pemasukan Karkas, Daging, dan/atau Jeroan ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia |
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian | 1436/Kpts/KU.030/L/10/2016 | Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari Pelaksanaan Tindakan Karantina |
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian | 1531/Kpts/KR.110/K/10/2016 | Pedoman Pemantauan Daerah Sebar Hama Penyakit Hewan Karantina Tahun 2017 |
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian | 1785/Kpts/OT.210/K/12/2016 | Pedoman Kerja Kepolisian Khusus Badan Karantina Pertanian |
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian | 177/Kpts/OT.160/K/01/2017 | Rancang Induk Pengembangan Laboratorium Karantina Hewan, Karantina Tumbuhan, dan Keamanan Hayati Lingkup Badan Karantina Pertanian |
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian | 322/Kpts/OT.160/K/02/2017 | Pakaian Seragam Dinas, Atribut, dan Tanda Pengenal bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian (dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; digantikan oleh Kepka Barantan Nomor 186/Kpts/OT.210/K/01/2022) |
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian | 485/Kpts/KR.020/KR/03/2017 | Penetapan Layanan Prioritas Karantina Pertanian dalam Kerangka Indonesia Single Risk Management |
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian | 870/Kpts/OT.050/K/6/2017 | Daftar Jenis Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina yang Dihapus dari Portal Indonesia National Single Window |
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian | 1770/Kpts/KR.120/K/10/2017 | Pedoman Pengelolaan dan Alur Penggunaan Dokumen Karantina Hewan |
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian | 1949/Kpts/KR.120/K/11/2017 | Pedoman Penilaian Layanan Prioritas Karantina Hewan |
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian | 1960/Kpts/KR.120/K/11/2017 | Pedoman Aplikasi Penetapan Instalasi Karantina Hewan Secara Online |
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian | 1961/Kpts/KR.120/K/11/2017 | Petunjuk Pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan terhadap Bahan Biologi |
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian | 1962/Kpts/KR.120/K/11/2017 | Pedoman Deskripsi dan Kategorisasi Risiko Bahan Biologi |
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian | 2088/Kpts/KR.120/K/12/2017 | Standar Sarana dan Prasarana Tindakan Karantina Hewan di Tempat Pemasukan dan Pengeluaran |
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian | 2205/Kpts/KR.120/K/12/2017 | Pedoman Tindakan Karantina Hewan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Produk Hewan di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia |
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian | 146/Kpts/KP.120/K/1/2018 | Pedoman Pemantauan Daerah Sebar Hama Penyakit Hewan Karantina Tahun 2018 |
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian | 609/Kpts/KR.120/K/4/2018 | Pedoman Analisis Risiko Hama Penyakit Hewan Karantina Tahun 2018 |
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian | 1107/Kpts/HK.140/K/05/2018 | Pedoman Tata Cara Penetapan Komisi Ahli Karantina Hewan |
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian | 1332/Kpts/KR.120/K/7/2018 | Pedoman Tindakan Karantina untuk Perlombaan Internasional Equestrian sesuai dengan Ketentuan EDFZ |
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian | 1834/Kpts/KR.120/K/08/2018 | Pedoman Tindakan Karantina Tertentu oleh Pihak Lain |
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian | 2159/Kpts/KR.120/K/10/2018 | Pedoman Tindakan Karantina Hewan terhadap Vektor |
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian | 2464/Kpts/KR.120/K/11/2018 | Pedoman Monitoring terhadap Bahan Asal Hewan dan Hasil Bahan Asal Hewan (dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; digantikan oleh Kepka Barantan Nomor 8996/Kpts/KR.120/K/12/2022) |
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian | 2471/Kpts/KR.020/K/11/2018 | Percepatan Layanan Sertifikasi Ekspor Karantina Pertanian |
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian | 2732/Kpts/KR.120/K/12/2018 | Pedoman Verifikasi terhadap Pemanasan Sarang Walet untuk Pengeluaran ke Negara Republik Rakyat Tiongkok |
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian | 2734/Kpts/KR.020/K/12/2018 | Pedoman Tindakan Perlakuan dan Pengawasan Pemusnahan Media Pembawa Lain yang Diturunkan dari Pesawat Udara |
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian | 611/Kpts/KR.110/K/03/2019 | Pedoman Pemantauan Daerah Sebar Hama Penyakit Hewan Karantina Tahun 2019 |
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian | 1131/Kpts/HK.160/K.1/04/2019 | Pedoman Analisis Risiko Hama Penyakit Hewan Karantina Tahun 2019 |
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian | 1671/Kpts/OT.050/K/07/2019 | Kontrol Positif Standar |
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian | 1691/Kpts/KR.020/K/07/2019 | Pedoman Tindakan Karantina Hewan terhadap Pengeluaran Produk Olahan Susu dari dalam Wilayah Negara Republik Indonesia |
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian | 2305/Kpts/HK.120/K/10/2019 | Pedoman Pengawasan Media Pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina yang Diperdagangkan secara Daring |
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian | 3253/Kpts/KR.120/K/12/2019 | Pedoman Pengawasan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Jenis Asing Invasif Kelompok Hewan |
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian | 1793/Kpts/OT.210/K/7/2020 | Tata Cara Penggunaan Pakaian Dinas, Atribut dan Kelengkapannya bagi Pegawai Badan Karantina Pertanian |
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian | 1928/Kpts/KR.020/K/09/2020 | Penetapan Kepolisian Khusus Karantina |
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian | 5611/Kpts/KR.120/K/12/2020 | Pedoman Manajemen Biorisiko bagi Pejabat Karantina Hewan |
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian | 900/Kpts/KP.230/K/11/2021 | Koordinator dan Subkoordinator Kelompok Substansi Lingkup Badan Karantina Pertanian |
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian | 3827/Kpts/KR.120/K/2/2021 | Pedoman Pemantauan Daerah Sebar Hama Penyakit Hewan Karantina Tahun 2021 |
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian | 4555/Kpts/KR.120/K/3/2021 | Pedoman Tindakan Karantina Hewan terhadap Bahan Pakan dan Pakan Asal Serangga dan Produk Serangga |
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian | 4556/Kpts/KR.120/K/3/2021 | Pedoman Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Tempat Produksi Bahan Pakan dan Pakan Asal Serangga dan Produk Serangga sebagai Instalasi Karantina Hewan, serta Pemberian Persetujuan Karantina Hewan |
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian | 9240/Kpts/KR.120/K/11/2021 | Pedoman Pemetaan Kerawanan Perkarantinaan Pertanian |
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian | 9879/Kpts/OT.050/K/12/2021 | Petunjuk Teknis Penilaian dan Penetapan Angka Kredit bagi Pejabat Fungsional Bidang Karantina Pertanian |
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian | 186/Kpts/OT.210/K/01/2022 | Tata Cara Penggunaan Pakaian Dinas, Atribut, dan Kelengkapannya bagi Pegawai Badan Karantina Pertanian |
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian | 443/Kpts/HK.140/K/01/2022 | Pedoman Pemantauan Hama Penyakit Hewan Karantina Tahun 2022 |
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian | 1041/Kpts/HK.140/K/2/2022 | Pedoman Monitoring Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2/Coronavirus Disease-2019 terhadap Hewan di Tempat Pemasukan Karantina di Wilayah Republik Indonesia |
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian | 5949/Kpts/HK.160/K/8/2022 | Pedoman Pengembangan Laboratorium Lingkup Badan Karantina Pertanian |
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian | 8996/Kpts/KR.120/K/12/2022 | Pedoman Monitoring terhadap Produk Hewan |
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian | 3929/Kpts/TI.130/K/01/2023 | Pedoman Layanan Paperless Badan Karantina Pertanian |
Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan | 5429/Kpts/PK.320/F/05/2022 | Standar Operasional Prosedur Pengendalian dan Penanggulangan Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Indonesia |
Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan | 08048/Kpts/PK.300/F/07/2022 | Besaran Pemberian Bantuan dalam Keadaan Darurat Penyakit Mulut dan Kuku (Foot and Mouth Disease) |
Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan | 8373/Kpts/HK.160/F/08/2022 | Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Dalam Keadaan Tertentu Darurat Penyakit Mulut dan Kuku |
Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan | 8387/Kpts/PK.320/F/07/2022 | Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dan Pengobatan Dalam Rangka Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Tahun Anggaran 2022 (dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; digantikan oleh Kep Dirjen PKH Nomor 10596/Kpts/PK.320/F/09/2022) |
Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan | 9621/Kpts/TI.040/F/09/2022 | Petunjuk Teknis Kegiatan Penandaan dan Pendataan Hewan Tahun Anggaran 2022 |
Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan | 10596/Kpts/PK.320/F/09/2022 | Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dan Pengobatan Dalam Rangka Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Tahun Anggaran 2022 |
Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan | 2617/Kpts/PI.500/F/02/2023 | Panduan Ekspor Peternakan dan Kesehatan Hewan |
Surat Kepala Badan Karantina Pertanian | 19250/KR.120/K/11/2018 | Pengendalian Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar |
Surat Kepala Badan Karantina Pertanian | S-5133/KR.120/K/02/2019 | Peningkatan Kewaspadaan Pemasukan Babi dan Produk Babi (Segar dan Olahan) dari Negara Vietnam, Republik Rakyat Tiongkok, Mongolia, Eropa, dan Afrika |
Surat Kepala Badan Karantina Pertanian | B-7110/KR.110/K/03/2019 | Peningkatan Kewaspadaan Pemasukan Daging Kerbau dari India |
Surat Kepala Badan Karantina Pertanian | S-9374/KR.110/K/05/2019 | Peningkatan Kewaspadaan Pemasukan Primata, Roden, dan Marmoset dan Produknya dari Negara Singapura, Afrika, United Kingdom, dan Amerika |
Surat Kepala Badan Karantina Pertanian | 10154/KR.120/K/05/2019 | Peningkatan Koordinasi Lintas Sektoral |
Surat Kepala Badan Karantina Pertanian | S111190/KR.120/K/06/2019 | Peningkatan Kewaspadaan Pemasukan Anjing dari Negara Singapura |
Surat Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani | B.723/KR.110/K.2/01/2020 | Pemutakhiran Data Temuan HPHK dan Lalin MP African Swine Fever (ASF) Berkelanjutan |
Surat Kepala Badan Karantina Pertanian | B-3662/KR.110/K.2/03/2020 | Mitigasi Risiko Virus ASF, CSF, dan SI (Influenza A) |
Surat Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani | B-11388/KR.120/K/09/2020 | Edaran Peningkatan Kewaspadaan Pemasukan Media Pembawa Penyakit African Horse Sickness (AHS) dari Malaysia |
Surat Kepala Badan Karantina Pertanian | B-11389/KR.120/K/09/2020 | Surat Edaran Pelarangan Pemasukan Unggas dan Produk Unggas Segar dari Taiwan |
Surat Kepala Badan Karantina Pertanian | B-16785/KR.120/K/11/2020 | Surat Edaran Kewaspadaan Dini terhadap Penyakit Lumpy Skin Disease (LSD) |
Surat Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani | B-18085/KR.120/K.2/12/2020 | Edaran Tindakan Karantina terhadap Domba ke Kalimantan Timur |
Surat Kepala Badan Karantina Pertanian | B-18160/KR.120/K.2/12/2020 | Surat Edaran Pelarangan Pemasukan Unggas dan Produk Unggas Segar dari Negara Wabah HPAI |
Surat Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani | B-3799/KR.010/K.2/02/2021 | Surat Edaran Kewaspadaan Dini terhadap Penyakit Peste des Petits Ruminants (PPR) |
Surat Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani | B-3308/KR.110/K.2/02/2021 | Surat Edaran Kewaspadaan Dini terhadap Penyakit Nipah |
Surat Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani | B-5502/KR.120/K.2/03/2021 | Surat Edaran Peningkatan Pengawasan Pemasukan Telur Konsumsi |
Surat Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani | B-6620/KR.120/K.2/03/2021 | Edaran Peningkatan Kewaspadaan terhadap Wabah African Swine Fever (ASF) di Negeri Sabah Malaysia |
Surat Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani | B.7530/KR.120/K.2/04/2021 | Surat Edaran Pemasukan dan Pengeluaran Babi dan Produknya ke Provinsi Papua Barat |
Surat Kepala Badan Karantina Pertanian | B.7785/KR.120/K.2/04/2021 | Kewaspadaan terhadap ASF |
Surat Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani | B.9672/KR.120/K.2/05/2021 | Surat Edaran Pemasukan dan Pengeluaran Babi dan Produknya ke Kabupaten Berau |
Surat Kepala Badan Karantina Pertanian | B.28512/KR.120/K.2/12/2021 | Tindak Lanjut Surat Edaran Pemasukan dan Pengeluaran Babi dan Produknya ke Provinsi Papua dan Papua Barat |
Surat Kepala Badan Karantina Pertanian | B.28604/KR.120/K/12/2021 | Persetujuan GACC atas Penambahan Enam Perusahaan Indonesia sebagai Perusahaan Terdaftar di Tiongkok |
Surat Kepala Badan Karantina Pertanian | B.29304/KR.110/K/12/2021 | Surat Edaran Pelaksanaan Serah Terima Media Pembawa HPHK |
Surat Kepala Badan Karantina Pertanian | B.29305/KR.120/K/12/2021 | Mitigasi Risiko Pencegahan Penyebaran ASF di Pulau Batam |
Surat Kepala Badan Karantina Pertanian | B.2228/KR.120/K/01/2022 | Pelarangan Pemasukan Unggas dan Produk Unggas Segar dari Negara Wabah HPAI |
Surat Edaran Kepala Badan Karantina Pertanian | 5076/KR.120/K/02/2022 | Peningkatan Kewaspadaan terhadap Kejadian Lumpy Skin Disease (LSD) |
Surat Kepala Badan Karantina Pertanian | B-7799/KR.110/K/03/2022 | Surat Edaran Pemasukan Vaksin Lumpy Skin Disease (LSD) ke Indonesia |
Surat Edaran Kepala Badan Karantina Pertanian | 8675/KR.120/K/04/2022 | Mitigasi Risiko terhadap Lalu Lintas Media Pembawa Lumpy Skin Disease (LSD) |
Surat Edaran Kepala Badan Karantina Pertanian | 12950/KR.120/K/05/2022 | Peningkatan Kewaspadaan terhadap Kejadian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) (diubah dengan SE No. 14213/KR.120/K/05/2022) |
Surat Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani | B-13266/KR.120/K.2/05/2022 | Penundaan Pengambilan Sampel Hewan Peka PMK dalam Kegiatan Pemantauan HPHK 2022 |
Surat Edaran Kepala Badan Karantina Pertanian | 14213/KR.120/K/05/2022 | Perubahan Surat Edaran Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 12950/KR.120/K/05/2022 tentang Peningkatan Kewaspadaan terhadap Kejadian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) |
Surat Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani | B-16461/KR.110/K.2/06/2022 | Pemantauan HPHK Tahun 2022 |
Surat Edaran Kepala Badan Karantina Pertanian | B-19908/KR.10/K/07/2022 | Kewaspadaan terhadap Penyakit Cacar Monyet (Monkeypox/MPX) |
Surat Kepala Badan Karantina Pertanian | B-25845/KR.120/K.2/10/2022 | Himbauan Peningkatan Kewaspadaan terhadap Kejadian Lumpy Skin Disease (LSD) |
Surat Edaran Kepala Badan Karantina Pertanian | 28659/KR.120/K/11/2022 | Kewaspadaan terhadap Kejadian Lumpy Skin Disease (LSD) di Beberapa Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Tengah |
Surat Edaran Kepala Badan Karantina Pertanian | 28663/KR.120/K/11/2022 | Tindakan Karantina Hewan dan Pengawasan Lalu Lintas Sapi/Kerbau Berbasis Penandaan dan Pendataan Ternak |
Surat Edaran Kepala Badan Karantina Pertanian | 5816/KR.120/K/02/2023 | Kewaspadaan terhadap Lalu Lintas Unggas dan Produk Unggas Segar dari Daerah/Negara Kasus/Wabah HPAI Subtype H5N1 Clade 2.3.4.4.b dan Clade 2.3.2.1.c |
Surat Edaran Kepala Badan Karantina Pertanian | 9488/KR.120/K/04/2023 | Peningkatan Kewaspadaan terhadap Peste des Petits Ruminants (PPR) |
Surat Edaran Kepala Badan Karantina Pertanian | 16250/KR.120/K/07/2023 | Mitigasi Risiko Penyakit African Swine Fever (ASF) dan Classical Swine Fever (CSF) |
Surat Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan | 02005/PK.210/F/03/2017 | Peningkatan Pengawasan Peredaran Daging Kerbau Beku Tanpa Tulang Asal Negara India |
Surat Edaran Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan | 9874/SE/PK.420/F/09/2018 | Peningkatan Pengawasan terhadap Peredaran/Perdagangan Daging Anjing |
Surat Direktur Kesehatan Hewan | 10004/PK.320/F4/02/2021 | Surat Edaran Peningkatan Kewaspadaan terhadap Peste des Petits Ruminants dari Thailand |
Surat Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan | 23012/PK.230/F/04/2021 | Peningkatan Kewaspadaan Penyakit African Swine Fever (ASF) |
Surat Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan | 06005/PK.310/F/05/2022 | Peningkatan Kewaspadaan terhadap Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) |
Surat Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan | 06006/PK.310/F/05/2022 | Tindak Lanjut Hasil Pengujian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Provinsi Jawa Timur dan Aceh |
Surat Edaran Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan | 05254/SE/PK.300/F/05/2022 | Petunjuk Teknis Pengamatan dan Pengidentifikasian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) |
Surat Edaran Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan | 10712/SE/PK.300/F/10/2022 | Percepatan Kegiatan Penandaan dan Pendataan Ternak |
Surat Edaran Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan | 16183/PK.320/F/01/2023 | Surat Edaran Peningkatan Kewaspadaan terhadap HPAI (Highly Pathogenic Avian Influenza) subtipe H5N1 clade 2.3.4.4 |
Surat Edaran Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan | 1971/SE/PK.430/F/02/2023 | Prosedur Pemotongan Bersyarat di Rumah Potong Hewan Ruminansia pada Hewan Tertular Penyakit Kulit Berbenjol (Lumpy Skin Disease) |
Surat Edaran Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan | 24093/PW.020/F/03/2023 | Surat Edaran Peningkatan Kewaspadaan terhadap Peste des Petit Ruminants (PPR) |
Surat Edaran Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan | 5412/SE/PK/430/F/05/2023 | Pelaksanaan Kurban dan Pemotongan Hewan dalam Pencegahan Penyebaran Penyakit Kulit Berbenjol (Lumpy Skin Disease/LSD) dan Kewaspadaan terhadap Penyakit Peste des Petits Ruminants (PPR) |
Surat Edaran Kepala Badan Karantina Indonesia | 417/KR.110/K/10/2023 | Mitigasi Risiko Penyakit Virus Nipah |
Surat Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati | S.608/KKH/MJ/KSA.2/9/2020 | Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Jenis Babi Hutan (Sus scrofa vittatus) |
Surat Edaran Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem | SE.4/KSDAE/KKH/KSA.2/7/2021 | Peningkatan Kewaspadaan Penularan Covid pada Manusia dan Satwa Liar di Lembaga Konservasi Umum, Lembaga Konservasi Khusus, Penangkaran, dan Tempat Transit Lainnya |
Keputusan Gubernur Provinsi Papua | 158 Tahun 2004 | Pemasukan Unggas dan Produknya ke Provinsi Papua |
Peraturan Gubernur Bali | 44 Tahun 2005 | Penutupan Sementara Pemasukan dan Transit Unggas beserta Produknya dari luar Pulau Bali |
Peraturan Daerah Provinsi Papua | 4 Tahun 2006 | Larangan Pemasukan Hewan Penular Rabies ke Wilayah Provinsi Papua |
Peraturan Gubernur Provinsi Papua Barat | 25 Tahun 2015 | Larangan Pemasukan Anjing, Kucing, Kera, dan Hewan Sebangsanya ke Wilayah Provinsi Papua Barat |
Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur | 160/Kep/HK/2018 | Daftar Perusahaan Pemasuk Day-Old Chick (DOC), Daging/Karkas Ayam Beku, Daging/Karkas Itik Beku, Daging Itik Olahan, Telur dan Daging Ayam Olahan, Telur Ayam Ras Segar, Telur Burung Puyuh Segar, Daging Sapi Olahan, Daging Babi Olahan, serta Ternak Babi Potong dan Bibit ke Provinsi Nusa Tenggara Timur |
Instruksi Gubernur Kalimantan Tengah | 180.17/76/DTPHP Tahun 2021 | Pelarangan Sementara Pemasukan/Pengeluaran Ternak Babi Bibit/Potong, Produk Babi (Segar/Olahan) maupun Hasil Ikutan Lainnya ke dalam Provinsi Kalimantan Tengah maupun keluar dari Provinsi Kalimantan Tengah |
Surat Gubernur Riau | 524/Disnakkeswan/525 Tahun 2022 | Tindak Lanjut Hasil Pengujian Lumpy Skin Disease (LSD) di Kabupaten Indragiri Hulu dan Pelawan |
Surat Gubernur Riau | 524/Disnakkeswan/641 Tahun 2022 | Tindak Lanjut Wabah Lumpy Skin Disease (LSD) di Provinsi Riau |
Keputusan Ketua Komite Kebijakan Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional | 2 Tahun 2022 | Susunan Keanggotaan dan Struktur Organisasi Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku |
Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku | 1 Tahun 2022 | Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Daerah |
Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku | 2 Tahun 2022 | Protokol Kesehatan Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku |
Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku | 3 Tahun 2022 | Pengendalian Lalu Lintas Hewan dan Produk Hewan Rentan Penyakit Mulut dan Kuku Berbasis Kewilayahan |
Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku | 3 Tahun 2022 (Addendum 1) | Pengendalian Lalu Lintas Hewan dan Produk Hewan Rentan Penyakit Mulut dan Kuku Berbasis Kewilayahan |
Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku | 3 Tahun 2022 (Addendum 2) | Pengendalian Lalu Lintas Hewan dan Produk Hewan Rentan Penyakit Mulut dan Kuku Berbasis Kewilayahan |
Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku | 4 Tahun 2022 | Pengendalian Lalu Lintas Hewan Rentan Penyakit Mulut dan Kuku dan Produk Hewan Rentan Penyakit Mulut dan Kuku Berbasis Zonasi |
Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku | 5 Tahun 2022 | Pengendalian Lalu Lintas Hewan Rentan Penyakit Mulut dan Kuku dan Produk Hewan Rentan Penyakit Mulut dan Kuku Berbasis Kewilayahan |
Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku | 6 Tahun 2022 | Pengendalian Lalu Lintas Hewan Rentan Penyakit Mulut dan Kuku dan Produk Hewan Rentan Penyakit Mulut dan Kuku Berbasis Kewilayahan |
Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku | 7 Tahun 2022 | Pengendalian Lalu Lintas Hewan Rentan Penyakit Mulut dan Kuku dan Produk Hewan Rentan Penyakit Mulut dan Kuku Berbasis Kewilayahan |
Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku | 8 Tahun 2022 | Pengendalian Lalu Lintas Hewan Rentan Penyakit Mulut dan Kuku dan Produk Hewan Rentan Penyakit Mulut dan Kuku Berbasis Kewilayahan |
Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku | 1 Tahun 2023 | Pengendalian Lalu Lintas Hewan Rentan Penyakit Mulut dan Kuku dan Produk Hewan Rentan Penyakit Mulut dan Kuku Berbasis Kewilayahan |
Fatwa Majelis Ulama Indonesia | 32 Tahun 2022 | Hukum dan Panduan Pelaksanaan Ibadah Kurban Saat Kondisi Wabah Penyakit Mulut dan Kuku |